PDIP: Elite Politik Yang Bertemu Sebelum Putusan MK Itu Negarawan

Seperti diketahui, elite Partai Demokrat seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) gencar bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh yang dikenal berseberangan dengan sikap politik partai mercy itu pada Pilpres 2019 lalu.

Pada Rabu (5/6) lalu, AHY dan Ibas bersama istri masing-masing tampak menghadiri open house yang digelar Presiden Joko Widodo. Keduanya bahkan dikabarkan sempat berbicara secara tertutup dengan capres yang berpasangan dengan KH Maruf Amin tersebut.

Setelahnya, AHY dan Ibas juga menyempatkan hadir dalam halal bihalal yang digelar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada hari yang sama.

Keesokan harinya, Kamis (6/6), AHY dan Ibas melanjutkan silaturahminya. Kali itu, kedua putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengunjungi keluarga besar Presiden RI ke-3 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Langkah kakak beradik itu pun menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pengamat. Tak sedikit dari mereka yang menilai langkah AHY dan Ibas sebagai pendekatan Partai Demokrat dengan Kubu Jokowi-Maruf, bahkan ada yang menyebut sebagai upaya agar AHY mendapat kursi menteri di pemerintahan selanjutnya.

Sementara, Masinton punya pandangan yang berbeda. Caleg Dapil II DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri itu menilai langkah AHY dan Ibas patut diapresiasi sebagai sikap negarawan.

Masinton beralasan, silaturahmi yang dilakukan AHY dan Ibas dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan terkait sengketa Pemilu yang tengah diajukan oleh Paslon Prabowo-Sandi di mana Demokrat turut memberikan dukungan.

"Jika elite yang berkompetisi di Pilpres 2019 bertemu dan bersilaturahmi pra-putusan MK, akan diapresiasi publik sebagai sikap negarawan," ujar Masinton di Twitter, Sabtu (8/7).

Sebaliknya, imbuh Masinton, penilaian itu akan berbeda jika silaturahmi dilakukan setelah MK mengumumkan putusannya terkait sengketa pemilu.

"Kalau bertemunya pasca putusan MK, publik akan membacanya hanya sebagai sikap politik," pungkas Masinton.

Mahkamah Konstitusi baru akan mengumumkan putusannya terkait sengketa pemilu ini pada 28 Juni 2019 mendatang.