Pasalnya, masih menurut Arsul, hal tersebut dikarenakan koalisi Paslon 02 sudah kalah dalam pertandingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kenapa demikian? Pertama, untuk Koalisi Paslon 02 memang secara politis sudah selesai karena paslon mereka kalah dalam Pilpres," katanya kepada
Kantor Berita RMOL, Senin (10/6).
Selain itu menurut Arsul, antara anggota Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah terjadinya perpecahan, sehingga hal tersebut dinilai lebih etis jika diarahkan ke Paslon 02.
"Kedua, secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," terangnya.
"Tapi anjuran itu tidak pas buat KIK, karena Paslon kami kan yang menang Pilpres meski masih dipersengketakan di MK (Mahkamah Konstitusi)," tambahnya.
Sehingga, koalisi Paslon 01 dinilai akan terus berlanjut hingga massa akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sebagai pemenang maka koalisi dalam pemerintahan masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," ujarnya.
Ia menambahkan, cuitan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik tersebut salah sasaran jika menganjurkan kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membubarkan Koalisi partai politik pendukung.
"Jadi Wasekjen PD salah alamat dan salah sasaran kalau menganjurkan KIK untuk bubar atau dibubarkan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapi sinis usulan pembubaran koalisi partai pengusung 01 oleh Demokrat. Menurut Arsul, usulan tersebut lebih pantas dialamatkan kepada koalisi partai pengusung paslon 02. 
BERITA TERKAIT: