Pemblokiran Medsos Bisa Jadi Justifikasi Pemerintah Otoriter

Ilustrasi/Net

Pemblokiran atau pembatasan sementara media sosial (medsos) memiliki dampak besar. Tidak hanya merugikan para pelaku usaha yang memanfaatkan layanan daring.

Pemblokiran, menurut pemerhati politik M Rizal Fadillah juga membawa dampak negatif bagi pemerintah. Dia mencatat ada tiga kerugian yang akan dirasakan oleh pemerintah.

“Pertama, rezim Jokowi yang dikesankan mengarah pada pola pemerintahan otoriter mendapat justifikasi. Sebab, pemblokiran atau pembatasan informasi medsos telah mengurangi hak-hak masyarakat untuk berekspresi atau menerima informasi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (10/6).

Pemerintah juga akan dinilai melanggar UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, informasi via medsos termasuk sarana akses kebijakan publik.

“Bukankah tujuan UU ini adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Menutup akses adalah pelanggaran,” tegasnya.

Selanjutnya, pemerintah akan disebut sewenang-wenang jika menjadikan bahaya negara sebagai alasan pemblokiran. Rizal menguraikan bahwa alasan"membahayakan pertahanan dan keamanan negara" harus diikuti indikator harus jelas.

“Dalam hukum kebijakan yang benar harus dibuat dalam produk hukum Perpuu agar masyarakar dapat  memahami dasar dan pertanggungjawaban dari bahaya tersebut,” pungkasnya.

Pembatasan atau pemblokiran sementara media sosial (medsos) diprediksi akan kembali terjadi pada tanggal 14 hingga 28 Juni mendatang, yakni bertepatan dengan masa sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengaku akan memantau eskalasi lalu lintas dunia maya. Jika meningkat seperti saat rusuh 22 Mei, maka ada kemungkinan medsos akan dibatasi.

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Kasus OTT Di Kemendikbud, Muhtar Said: KPK Jangan Seolah-olah Jadi Alat Politik
Politik

Kasus OTT Di Kemendikbud, Mu..

25 Mei 2020 22:50
Maruf Amin Minta Maaf, Andi Yusran: Pemerintah Tidak Boleh Sekadar Meminta Maaf, Tapi Upaya Ekstra Cerdas
Politik

Maruf Amin Minta Maaf, Andi ..

25 Mei 2020 21:42
Cerita AHY Rayakan Lebaran Idul Fitri Di Tengah Covid-19 Dan Tanpa Ibu Ani Tercinta
Politik

Cerita AHY Rayakan Lebaran I..

25 Mei 2020 20:58
Siti Fadilah Supari Kembali Dijebloskan Ke Penjara, Andi Arief: Siti Fadilah Bukan Koruptor Dan Penjahat Besar
Politik

Siti Fadilah Supari Kembali ..

25 Mei 2020 19:58
DPR Soal Kepmenkes The New Normal: Negara Belum Mampu Topang 100 Persen Perekonomian
Politik

DPR Soal Kepmenkes The New N..

25 Mei 2020 17:41
MUI: Selebaran Catut DP MUI Tolak Rapid Test Alat PKI Adalah Hoax!
Politik

MUI: Selebaran Catut DP MUI ..

25 Mei 2020 17:12
Pemerintah Keluarkan Kepmenkes The New Normal, Saleh Daulay:  Jangan Terlalu Gembira Dengan Aturan!
Politik

Pemerintah Keluarkan Kepmenk..

25 Mei 2020 15:37
Copot Kapolsek Tertidur, Kapolda Jatim Diminta Belajar Dari Menhan Prabowo
Politik

Copot Kapolsek Tertidur, Kap..

25 Mei 2020 15:16