Demikian ditegaskan Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate di gedung DPR, Senin (10/6) menyikapi layak tidaknya Partai Demokrat dan PAN dapat jatah menteri di kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.
Menurut dia, untuk menjadi anggota kabinet atau menjadi pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Jadi terserah presiden siapa yang dipilih menjadi menterinya, termasuk dari partai koalisi dan nonkoalisi," katanya.
"Misalnya untuk di kabinet, kalau memang Pak Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, dari nonparpol, atau ada tokoh maupun kader dari partai sebelah, PAN atau Demokrat, itu domainnya presiden," tegasnya lagi.
Bagi Nasdem, posisi menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Namun begitu, ia berharap kabinet yang dibentuk efektif dan bisa bekerja dengan baik.
Pihaknya juga berharap DPR juga mendukung pilihan presiden.
"Kami mendukung agar parlemen memberikan sikap konstruktif untuk mendukung presidensial sistem yang efektif," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.