Posisi Maruf Amin Di Dua Bank Diserang, Ini Kata TKN

Maruf Amin/Net

Jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi senjata utama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendiskualifikasi pasangan 01 melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasannya, karena peserta pilpres tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan sebagaimana UU 7/2017 tentang Pemilu, pasal 227 huruf p.

Namun demikian, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin punya argumen lain mengenai pasal tersebut.

"Berdasarkan pasal 227 huruf p UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD)," ujar Wakil Ketua TKN, Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (11/6).

Arsul lantas menjabarkan definisi BUMN berdasar pasal 1 angka 1 UU 19/2003 tentang BUMN, yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

"Unsur lainnya, calon adalah karyawan yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) badan usaha yang bersangkutan," jelasnya.

Sementara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, ditegaskan Arsul, bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UU BUMN.

"Karena pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance," urainya.
Menurut dia, Dewan Pengawas Syariah pada bank Syariah bukan karyawan, atau direksi, juga komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI, di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," pungkas kader PPP itu.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Direktur KPN: Poster Anies-AHY Hanya Pansos, Karena Popularitas Itu Penting
Politik

Direktur KPN: Poster Anies-A..

11 Agustus 2020 12:50
Istana Larang Pajang Foto Jokowi, Iwan Sumule: Ini Klenik Atau 17 Agustus Terakhir Jadi Presiden?
Politik

Istana Larang Pajang Foto Jo..

11 Agustus 2020 12:47
Prabowo Disebut Bakal Gantikan Maruf Amin, PPP: Isu Murahan!
Politik

Prabowo Disebut Bakal Gantik..

11 Agustus 2020 12:27
Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Politik

Prabowo Diisukan Bakal Geser..

11 Agustus 2020 12:25
Pernah Ditolak Jokowi, Natalius Pigai Ragu Fadli Zon Mau Menerima Penghargaan Bintang Jasa
Politik

Pernah Ditolak Jokowi, Natal..

11 Agustus 2020 11:59
Menggeser Maruf Amin Tidak Semudah Mencopot Menteri
Politik

Menggeser Maruf Amin Tidak S..

11 Agustus 2020 11:56
Bakal Deklarasikan Dukungan Kepada Akhyar Nasution, Forum Eksponen 98 PDIP Ajak Kader Tetap Gembira
Politik

Bakal Deklarasikan Dukungan ..

11 Agustus 2020 11:45
Jubir Jokowi: Pegawai KPK Jadi ASN Bukan Melemahkan, Tapi Memperkuat Institusi
Politik

Jubir Jokowi: Pegawai KPK Ja..

11 Agustus 2020 11:22