Maruf Dapat Didiskualifikasi Karena Jabatan Di BUMN, Yusril: Mereka Terlalu Percaya Diri

Yusril Ihza Mahendra/Net

Mempersoalkan jabatan Cawapres 01 Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank yang merupakan anak usaha BUMN, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, merupakan tindakan kadaluarsa.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, persoalan tersebut adalah masalah administratif terkait persyaratan seseorang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.

Menurut Yusril, keberatan atas jabatan Maruf sebagai DPS dua anak usaha BUMN seharusnya diajukan sejak sebelum penyelenggara Pemilu melakukan verifikasi terhadap syarat seorang calon.

Hanya saja, keberatan tersebut harusnya dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika masih belum puas, lanjut Yusril, calon lain bisa membawa keberatan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Jadi ranahnya administrasi calon, yang jadi ranah Bawaslu dan PTUN, bukan ranah Mahkamah Konstitusi (MK). MK tidak berwenang memeriksa hal tersebut," ujar Yusril saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOL, Selasa (11/6).

Kewenangan MK, imbuh Yusril adalah memeriksa perselisihan hasil Pilpres, bukan memeriksa persyaratan administratif seorang calon. Bahkan ia menyebut kubu 02 terlalu percaya diri dengan menganggap bukti itu dapat mendiskualifikasi Jokowi-Maruf.

"Terlalu over confident mengatakan MK bisa melakukan diskualifikasi paslon, sementara Pilpres sudah selesai," tegas Yusril.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengajukan perbaikan bukti gugatan sengketa Pilpres ke MK. Dalam perbaikan itu, BW mengaku punya bukti yang cukup kuat untuk mendiskualifikasi Paslon 01 Jokowi-Maruf.

Bukti tersebut, lanjut BW, adalah jabatan Maruf Amin sebagai DPS di dua anak perusahaan BUMN yaitu BSM dan BNI Syariah.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Risma Sesalkan Mobil Tes PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Pramono: Tulang Punggung Buya Syafii Sangat Keras, Makanya Tidak Bisa Tunduk Kekuasaan
Politik

Pramono: Tulang Punggung Buy..

31 Mei 2020 06:47
Refly Harun: Meminta Presiden Mundur Itu Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi
Politik

Refly Harun: Meminta Preside..

31 Mei 2020 06:32
Operasional Kereta Api Luar Biasa Diperpanjang Hingga 7 Juni
Politik

Operasional Kereta Api Luar ..

31 Mei 2020 06:15
Di Mata Politisi, Buya Syafii Maarif Adalah Negarawan Sejati Yang Konsisten Antara Kata Dan Laku
Politik

Di Mata Politisi, Buya Syafi..

31 Mei 2020 05:41
Dianggap Lamban Update Data Covid-19, Begini Penjelasan Bupati Pandeglang
Politik

Dianggap Lamban Update Data ..

31 Mei 2020 05:31
Risma Marah-marah Di Tengah Pandemik, Ali Rif'an: Rakyat Jenuh Dengan Drama Di Ruang Publik Yang Tidak Perlu
Politik

Risma Marah-marah Di Tengah ..

31 Mei 2020 04:57
Pertimbangkan Keselamatan Siswa, Pembelajaran Di Sekolah Sebaiknya Dibuka Kembali Pada 2021
Politik

Pertimbangkan Keselamatan Si..

31 Mei 2020 04:46
Perpanjang PSBB, Pemkab Tangerang Kini Longgarkan Tempat Ibadah
Politik

Perpanjang PSBB, Pemkab Tang..

31 Mei 2020 03:53