Ceroboh Betul Pak Maruf Bila Benar Masih Tercatat Di BUMN

Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio/RMOL

Persoalan dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin dalam perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin memanas usai tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyebut hal ini menjadi tindakan ceroboh jika kabar tersebut benar dilakukan oleh KH Maruf.

Dalam hal ini, KH Maruf disebut masih memiliki jabatan di dua perbankan milik BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

"Wah ceroboh betul Pak Maruf Amin bila benar masih terdaftar sebagai bagian dari BUMN," kata Hensat, sapaan Hendri Satrio lewat akun Twitternya, Rabu (11/6).

Dalam gugatan BPN, Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Maruf Amin melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam Pasal tersebut, calon presiden atau wakil presiden diwajibkan tidak menjabat jabatan tertentu di perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika sudah sah menjadi calon atau masih menjadi bakal calon.

Melihat dinamika ini, Hensat pun merasa penasaran dengan penjelasan Tim Kampanye Nasional (TKN) terkait persoalan tersebut.

"Mau pakai alasan apa nih 01 menghadapi case ini? MK yuhu MK," tandasnya.

Terpisah, Cawapres KH Maruf Amin sudah buka suara terkait jabatannya di dua perbankan itu. Diakui Maruf, jabatan yang ia pegang sebagai Dewan Pengawas Syariah bukan berarti statusnya sebagai karyawan BUMN.

"Iya, DPS. Dewan Pengawas Syariah kan bukan karyawan. Dan itu bukan BUMN juga, itu anak perusahaan," tutur KH Maruf di kantor MUI, Jakarta.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Risma Sesalkan Mobil Tes PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Pramono: Tulang Punggung Buya Syafii Sangat Keras, Makanya Tidak Bisa Tunduk Kekuasaan
Politik

Pramono: Tulang Punggung Buy..

31 Mei 2020 06:47
Refly Harun: Meminta Presiden Mundur Itu Nggak Apa-apa Dalam Demokrasi
Politik

Refly Harun: Meminta Preside..

31 Mei 2020 06:32
Operasional Kereta Api Luar Biasa Diperpanjang Hingga 7 Juni
Politik

Operasional Kereta Api Luar ..

31 Mei 2020 06:15
Di Mata Politisi, Buya Syafii Maarif Adalah Negarawan Sejati Yang Konsisten Antara Kata Dan Laku
Politik

Di Mata Politisi, Buya Syafi..

31 Mei 2020 05:41
Dianggap Lamban Update Data Covid-19, Begini Penjelasan Bupati Pandeglang
Politik

Dianggap Lamban Update Data ..

31 Mei 2020 05:31
Risma Marah-marah Di Tengah Pandemik, Ali Rif'an: Rakyat Jenuh Dengan Drama Di Ruang Publik Yang Tidak Perlu
Politik

Risma Marah-marah Di Tengah ..

31 Mei 2020 04:57
Pertimbangkan Keselamatan Siswa, Pembelajaran Di Sekolah Sebaiknya Dibuka Kembali Pada 2021
Politik

Pertimbangkan Keselamatan Si..

31 Mei 2020 04:46
Perpanjang PSBB, Pemkab Tangerang Kini Longgarkan Tempat Ibadah
Politik

Perpanjang PSBB, Pemkab Tang..

31 Mei 2020 03:53