BNI Dan Mandiri Syariah Aset Negara, Arief Poyuono: Maruf Amin Harus Didiskualifikasi

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin bersikukuh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan BUMN yang tak perlu dipermasalahkan dalam pencalonan KH Maruf sebagai Cawapres.

Maruf sendiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan tersebut.

Pandangan tersebut pun langsung dikomentari Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya dalih yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) salah kaprah.

"Sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN dalam setiap Diadakan RUPS," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Ia menambahkan, dua perbankan tersebut juga masih tunduk pada keuangan negara saat dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga tunduk pada Undang-Undang antikorupsi jika terjadi tindak pidana korupsi, bukan pada KUHP sekalipun dikelola dan tunduk pada UU perseroan terbatas," imbuhnya.

Atas dasar itu, ia pun heran dengan pihak-pihak yang menyebut dua perbankan yang didalamnya terdapat Maruf Amin disebut bukan BUMN yang memang menjadi syarat pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

Padahal sejauh ini, kata Arief, saham Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.

"Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah (seharusnya) tidak perlu RUPS. (Kalau bukan BUMN) Keduanya harus ada izin dari Kementerian BUMN dan diaudit bukan oleh auditor negara. Jika terjadi fraud oleh manajemen, mnajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus," tegasnya.

Alasan lain yang dipaparkan Arief adalah kedua perbankan tersebut tidak bisa disita asetnya jika terjadi masalah yang mengharuskan keputusan hukum untuk dilakukan penyitaan aset.

"Tidak bisa disita, eksekusi karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara," paparnya.

"Belum ada satu Pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari BUMN. Jadi jelas (Maruf Amin) harus didiskulaifikasi dong. KPU enggak paham BUMN sih," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Tak Perlu Paksakan Pilkada, Jika Pandemik Covid-19 Belum Tuntas
Politik

Tak Perlu Paksakan Pilkada, ..

25 Mei 2020 12:40
Pemudik Diimbau Tidak Balik Ke Jakarta Dulu, Pengamat: Jika Corona Ingin Cepat Beres, Baiknya Begitu
Politik

Pemudik Diimbau Tidak Balik ..

25 Mei 2020 12:15
Sukses Ungkap 821 Kilogram Sabu, Polri Dapat Acungan Jempol Politikus PDIP
Politik

Sukses Ungkap 821 Kilogram S..

25 Mei 2020 11:59
KPU Pastikan Tidak Ada DPT Pemilu 2014 Yang Diretas Atau Bocor
Politik

KPU Pastikan Tidak Ada DPT P..

25 Mei 2020 11:43
PSI Wacanakan Reshuffle Kabinet, Pengamat: Dalam Kondisi Pandemik Covid-19, Stabilitas Politik Bisa Goncang
Politik

PSI Wacanakan Reshuffle Kabi..

25 Mei 2020 10:14
PKS Sesalkan Gagalnya Pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bandung
Politik

PKS Sesalkan Gagalnya Pemben..

25 Mei 2020 09:58
Permohonan Maaf Jokowi Saat Idul Fitri Mestinya Bukan Basa-basi, Tapi Atas Kebijakan Yang Lukai Hati Rakyat
Politik

Permohonan Maaf Jokowi Saat ..

25 Mei 2020 09:45
Bupati Bener Meriah Mengundurkan Diri Karena Lima Ruas Tulang Belakangnya Bermasalah
Politik

Bupati Bener Meriah Mengundu..

25 Mei 2020 07:44