BNI Dan Mandiri Syariah Aset Negara, Arief Poyuono: Maruf Amin Harus Didiskualifikasi

Waketum Gerindra, Arief Poyuono/Net

Kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin bersikukuh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan BUMN yang tak perlu dipermasalahkan dalam pencalonan KH Maruf sebagai Cawapres.

Maruf sendiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan tersebut.

Pandangan tersebut pun langsung dikomentari Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya dalih yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) salah kaprah.

"Sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN dalam setiap Diadakan RUPS," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Ia menambahkan, dua perbankan tersebut juga masih tunduk pada keuangan negara saat dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga tunduk pada Undang-Undang antikorupsi jika terjadi tindak pidana korupsi, bukan pada KUHP sekalipun dikelola dan tunduk pada UU perseroan terbatas," imbuhnya.

Atas dasar itu, ia pun heran dengan pihak-pihak yang menyebut dua perbankan yang didalamnya terdapat Maruf Amin disebut bukan BUMN yang memang menjadi syarat pencalonan di Pilpres maupun Pilkada.

Padahal sejauh ini, kata Arief, saham Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.

"Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah (seharusnya) tidak perlu RUPS. (Kalau bukan BUMN) Keduanya harus ada izin dari Kementerian BUMN dan diaudit bukan oleh auditor negara. Jika terjadi fraud oleh manajemen, mnajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus," tegasnya.

Alasan lain yang dipaparkan Arief adalah kedua perbankan tersebut tidak bisa disita asetnya jika terjadi masalah yang mengharuskan keputusan hukum untuk dilakukan penyitaan aset.

"Tidak bisa disita, eksekusi karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara," paparnya.

"Belum ada satu Pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari BUMN. Jadi jelas (Maruf Amin) harus didiskulaifikasi dong. KPU enggak paham BUMN sih," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55