Bambang Widjojanto Pasti Tahu Apa Yang Harus Dibawa Ke MK

Bambang Widjojanto/Net

Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digawangi Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana  pasti tahu langkah-langkah yang harus dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk memasukkan jabatan calon wakil presiden Maruf Amin di BUMN dalam delik aduan baru.

Begitu  kata pakar hukum tatanegara, Feri Amsari saat berbincang dengan Kantor Berita RMOL, Selasa (11/6).

Menurut Feri, mantan Komisioner KPK itu pasti tahu bahwa proses administrasi bukanditunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau untuk mendiskualifikasi calon kan saya tahu mas BW (Bambang Widjojanto) dan mas Deni itu tahu lah tidak bisa di MK, karena prosesnya mestinya di Bawaslu dan peradilan tata usaha negara kan, karena apalagi itu menyangkut proses administrasi," katanya.

Feri menambahkan, jika ingin mempersoalkan jabatan Maruf Amin, maka seharusnya dilakukan di Bawaslu pada saat proses pendaftaran calon wakil presiden.

"Kalau mau menganggap mal-administrasi seseorang jangan di MK, tapi prosesnya sudah dipisah di Bawaslu dan di peradilan tatausaha negara, berdasarkan UU Pemilu. Jadi MK itu konsentrasi ke soal-soal hasil pemilihan umum, makanya namanya PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, bukan perselisihan pencalonan ya," ujarnya.

Atas alasan itu, dia menilai langkah ini sebagai bagian strategi advokasi untuk memecah fokus Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dalam hal mencari bantahan adanya kecurangan yang TSM.

"Bisa jadi ini mengalihkan fokus saja. Menurut saya ada potensi di sana, Kalau beralih kepada isu sebagai strategi advokasi ya boleh-boleh saja ya, cuma tinggal TKN aja hati-hati dengan proses pengalihan isu ini strategi dari advokasi tim BPN," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Diminta Sikapi Teror Ke Panitia Diskusi UGM, Ali Rif'an: Jokowi Harus Belajar Dari AS, Persoalan Kecil Bisa Jadi Besar
Politik

Diminta Sikapi Teror Ke Pani..

02 Juni 2020 05:27
Jauh Sebelum Ada Pandemik Covid-19, Kondisi BUMN Sudah Banyak Yang Sekarat
Politik

Jauh Sebelum Ada Pandemik Co..

02 Juni 2020 05:04
Apresiasi Penangkapan Nurhadi, Roy Suryo: Sekarang KPK Tinggal Tangkap Harun Masiku
Politik

Apresiasi Penangkapan Nurhad..

02 Juni 2020 04:53
Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja
Politik

Ugal-ugalan Dalam Kelola Neg..

02 Juni 2020 03:50
Jelang Pemberlakuan New Normal, MPR Minta Pemerintah Pastikan Masyarakat Paham Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Jelang Pemberlakuan New Norm..

02 Juni 2020 03:28
Kamrussamad Duga Dana Covid-19 Untuk BUMN Muluskan Langkah Erick Thohir Capres 2024
Politik

Kamrussamad Duga Dana Covid-..

02 Juni 2020 02:52
Naiknya Ambang Batas Parlemen Dikhawatirkan Kurangi Prinsip Representasi Dan Keterwakilan
Politik

Naiknya Ambang Batas Parleme..

02 Juni 2020 02:31
Alasan Sebut Din Syamsuddin Dungu, Ade Armando: Saya Pendukung Jokowi, Maka Isu Pemakzulan Presiden Perlu Diperhatikan
Politik

Alasan Sebut Din Syamsuddin ..

02 Juni 2020 02:27