Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, transparansi Polri penting untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Hal itu disampaikan Hendardi menyusul keterangan Polri mengenai kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dalam keterangannya, Polri menyebut kerusuhan didalangi salah satunya oleh Mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen.
"Betapapun keterangan tersebut diragukan oleh beberapa pihak, pemaparan publik oleh Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nafsu politik para avonturir politik serta conflict entrepreneur yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/6).
Hendardi mengakui, pengungkapan yang dilakukan Mabes Polri memang kurang ideal memperkuat independensi jika dibanding dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
"Tetapi pembentukan TGPF biasanya didasari oleh tidak bekerjanya ordinary institution yang diberi mandat oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sepanjang institusi existing sudah bekerja, maka pembentukan TGPF pun menjadi tidak relevan," terangnya.
Terkait keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, Hendardi menyebut hal itu harus disikapi sebagai proses hukum biasa. Selain itu, keterlibatan mereka juga tidak perlu dikaitkan dengan Korps ataupun semangat jiwa Korsa para purnawirawan.
"Dalam konteks Pemilu, jiwa korsa hanya dibenarkan untuk membela demokrasi konstitusional yang tunduk pada supremasi sipil melalui Pemilu, bukan pertunjukan anarki yang mengorbankan jiwa-jiwa yang buta politik, sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei lalu," pungkas Hendardi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pengungkapan aktor-aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 oleh Mabes Polri merupakan salah satu bentuk upaya transparansi Polri. 
