Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Hasyim Asyari usai menyerahkan dokumen alat bukti terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).
"Kalau yang di soal daftar pemilih, maka segala macam runtutan peristiwa pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, sampai dengan pertanyaan-pertanyaan tentang 17,5 juta pemilih itu semuanya disiapkan dokumennya, ini alat bukti yang bentuknya dokumen ya," ungkap Hasyim.
Sebelumnya, 17,5 DPT adalah angka yang disebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) bermasalah. Oleh karenanya, ia menjelaskan bahwa pihak KPU telah menghimpun dokumen alat bukti dari mulai KPU provinsi dan kabupaten/kota.
"Semuanya disiapkan (form) C1, DA1 di kecamatan, DB1 di kabupaten, DC1 di provinsi, kemudian DD1 di tingkat KPU pusat semuanya disiapkan," tegasnya.
Selain itu, KPU juga menyerahkan dokumen alat bukti terkait dengan dugaan kecurangan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng), termasuk tuduhan kecurangan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM).
"Soal Situng juga kami siapkan semua. Kemudian tuduhan penyelenggaraan pemilu yang dinilai ada pelanggaran yang TSM itu tergantung, kalau ada yang tuduhannya kepada KPU ya kami jawab dan alat buktinya kami siapkan," lanjutnya.
Hasyim menegaskan, dokumen alat bukti tersebut diserahkan mulai dari daftar pemilih, pemungutan suara, rekapitulasi suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Setidaknya ada 274 kontainer bukti-bukti yang dibawa KPU yang dihimpun dari 34 KPU provinsi. Masing-masing provinsi menyerahkan 8 kontainer.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan segala bentuk bukti, termasuk pemuktahiran data suara Pilpres yang diduga curang oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. 
