MUI Surabaya Imbau Warga Tetap Rukun Hadapi Sengketa Pilpres

Kamis, 13 Juni 2019, 06:58 WIB
Laporan: Diki Trianto

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, KH. Muchid Murtadho/Repro

Sejumlah tokoh mulai menyuarakan imbauan kepada masyarakat untuk tertib dan tak mengerahkan massa dalam sidang sengketa Pilpres yang hendak digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Imbauan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, KH. Muchid Murtadho.

"Semuanya harus sesuai mekanisme. Karena semuanya harus diselesaikan dengan baik-baik guna menghindari kegaduhan apalagi chaos, khususnya di Surabaya,” kata Kiai Muchid, dilansir RMOLJatim, Rabu (12/6).

Ia meminta kepada semua pihak untuk mengikuti dan mempercayakan proses hukum yang dilakukan oleh MK.

"Jangan sampai ada kerusuhan di Surabaya. Mari kita ikuti proses hukum yang ada, sudah ada yang berwenang mengurus sengketa Pemilu, yakni Mahkamah Konstitusi,” tanbahnya.

Kiai Muchid menegaskan bakal menolak dengan tegas segala bentuk kegaduhan dan kerusuhan. Sebab, kata dia, kerusuhan merupakan musuh semua rakyat.

"Kerusuhan adalah musuh masyarakat dan kedamaian adalah kebutuhan kita bersama. Ayo jaga persatuan, hindari perpecahan sesama anak bangsa. Kami (MUI) dengan tegas menolak aksi kerusuhan dan semacamnya,” pintanya.

Lebih lanjut, kiai Muchid meyakini bahwa MK adalah lembaga independen dan profesional. "MK itu tak memihak pada salah satu kubu”, ungkapnya.

Senada dengan imbauan Capres Prabowo Subianto, ia meminta agar tidak ada aksi demonstrasi yang bersifat kerusuhan menjelang dan selama sidang MK berlangsung.

"Mereka yang duduk di Mahkamah Konstitusi adalah orang profesional. Jadi tak perlu lagi kita turun ke jalan, apalagi yang bersifat anarkis. Sebagai masyarakat Indonesia, kita sudah sangat dewasa, sudah seharusnya menerima keputusan bersama dengan lapang dada,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Kamis, 12 September 2019
Video

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar

Jumat, 13 September 2019
Video

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Sabtu, 14 September 2019