Jurus Rizal Ramli Saat Tolak Maskapai Asing Masuk

Kamis, 13 Juni 2019, 09:39 WIB
Laporan: Widian Vebriyanto

Rizal Ramli/Net

Harga tiket pesawat mahal sempat terjadi di awal kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Kala itu, jumlah penumpang pesawat bahkan mengalami penurunan drastis hingga 60 persen.

Jurus instan dengan mengundang maskapai asing sebagai solusi menekan harga tiket seperti yang dikemukakan Presiden Joko Widodo saat ini sempat muncul di kalangan pemerintahan waktu itu.

Tapi ekonom senior DR Rizal Ramli sebagai Menko Ekuin dengan tegas menolak solusi yang berbahaya di kemudian hari tersebut.

"Kami tidak ingin itu terjadi. Sebab, kalau itu dilakukan maskapai domestik dan pasar domestik bisa dikuasai asing. Di manapun, mau di Amerika, Jepang, Austalia, airline domestik khusus untuk dalam negeri, bukan untuk asing," tegasnya dalam sebuah wawancara di TV One, beberapa waktu lalu.

Rizal Ramli yang dikenal dengan pemikirannya yang out of the box mengeluarkan jurus jitu, yaitu dengan memberikan izin kepada enam maskapai baru lokal untuk melayani penerbangan domestik.

Alhasil, keenam maskapai itu berkompetisi dalam memberi pelayanan penerbangan. Baik itu melalui pelayanan, kenyamanan, hingga kompetisi harga.

"Sehingga biaya per km per penumpang drop 60 persen. Total penumpang penumpang tahun 2000 dibanding dengan saat itu jadi naik tujuh kali lipat," terangnya.

"Airport kita sibuk kayak terminal bus," sambung mantan Menko Kemaritiman itu.

Kepada pemerintahan yang sekarang, pria yang akrab disapa RR itu berpesan bahwa solusi instan mendatangkan maskapai asing memang bisa dengan cepat menurunkan harga tiket pesawat.

Tapi hal ini akan berbahaya karena di kemudian hari asing akan berkuasa atas penerbangan tanah air dan harga akan kembali naik.

"Dan dalam proses manfaat ekonomis dari kegiatan airline ini, Indonesia nggak bakal dapat, padahal banyak cara yang lain," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Jokowi Teruji dalam Hal Kegagalan

Kamis, 12 September 2019
Video

Celoteh Jokowi Tidak Ada Kebakaran Hutan Faktanya Nol Besar

Jumat, 13 September 2019
Video

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Sabtu, 14 September 2019