"Ya memang selama ini saya kira tidak ada deal berapa partai ini berapa partai itu, bahwa kewenangan tentang siapa menduduki apa dari mana itu adalah hak prerogatif Pak Jokowi," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Kamis (13/6).
Karding menegaskan pembagian jatah menteri adalah murni hak dan keputusan seorang presiden. Namun bukan berarti menutup kemungkinan menerima masukan dari partai koalisi untuk penunjukan seorang menteri.
"Itu murni haknya Pak Jokowi, bahwa kemudian nanti mungkin beliau minta pendapat dan masukan dari partai-partai koalisi itu bisa saja terjadi," tuturnya.
"Tetapi sekali lagi setahu saya memang tidak ada misalnya dijanji partai nya sekian, partai ini sekian, itu tidak," paparnya.
Karding menekankan, keputusan Presiden untuk menunjuk menteri haruslah berdasarkan dengan profesionalisme yang kuat.
"Tentu tergantung nanti pilihan Pak Jokowi terhadap kader-kader partai atau warga negara Indonesia yang memiliki basis profesionalisme yang kuat, kemampuan manajerial yang baik, untuk kepemimpinan yang hebat, dan juga kemampuan eksekusi yang baik," ungkapnya.
"Pak Jokowi ingin seperti yang sudah disampaikan ingin menteri-menteri yang bisa bekerja, bisa mengeksekusi semua kebijakan-kebijakan dengan cepat dan tepat," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan dirinya tidak pernah menggunakan istilah jatah-jatahan kursi menteri di kabinet kepada partai politik pendukungnya.
“Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah,†kata Jokowi saat melakukan wawancara khusus dengan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara di Istana Merdeka, Rabu (12/6).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Politikus PKB Abdul Kadir Karding mengaku selama ini memang tidak ada kesepakatan dalam membahas pembagian jatah menteri di antara partai-partai koalisi, termasuk partainya. 
BERITA TERKAIT: