Tiket Ke Jakarta Sulit, KPU Minta Perbaikan Jawaban Diundur

Arief Budiman/Net

Sidang pendahulan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) sempat alot.

Hal itu lantaran terjadi silang pendapat antara pihak termohon dalam hal ini KPU bersama kuasa hukumnya dan pihak terkait yakni Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin yang mempersalahkan perbaikan gugatan pemohon, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun demikian, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapati masalah terkait perbaikan materi permohonan sengketa. Ia menyebut perbaikan sudah sesuai dengan pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 4/2000.

Senada dengan itu, anggota Majelis Hakim MK I Dewa Gede Palguna memberi kesempatan kepada KPU dan kubu Jokowi-Maruf untuk memperbaiki jawaban atas gugatan perbaikan kubu Prabowo-Sandi pada Senin (17/6).

"Hal itu adalah sebagai bagian dari akomodasi juga karena kepada termohon dan pihak terkait. Menurut pasal 33 PMK Nomor 4 ini masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan," kata Hakim Anggota I Dewa Gede Palguna saat sidang, Jumat (14/6).

Sementara, pihak KPU mengaku keberatan dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Hakim MK dalam menyiapkan materi jawaban. Ketua KPU Arief Budiman menambahkan bahwa pihaknya perlu mempersiapkan kelengkapan perangkat KPU untuk menjawab gugatan baru yang diajukan oleh kuasa hukum paslon 02.

Harga tiket ke Jakarta sempat disinggung oleh Arief. Menurutnya, dalam suasana arus balik lebaran ini, tiket ke Jakarta masuh susah.

"Karena tiket susah dalam minggu ini. Saya merasa dan meyakini ini agak susah mencari transportsi, apalagi dari jarak jauh Sabtu-Minggu untuk berangkat ke Jakarta," kata Arief.

"Itulah mengapa tadi kami sampaikan kalau Senin rasa-rasanya kesulitan. Itu sudah kesulitan, tak bisa. Apalagi ini ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 kabupaten/kota. Kami mohon ada kelonggaran diberi waktu yang cukup," sambungnya.

Terkait hal itu, Hakim Ketua Anwar Usman mencoba mengakomodir semua masukan dan saran dari pihak termohon dan pihak terkait. Anwar memutuskan untuk menskorsing sidang selama 10 menit untuk bermusyawarah dengan hakim anggota.

"Sidang kami skorsing selama 1x10 menit," ujar Anwar lalu mengetuk palu sidang.

Setelah skorsing, Anwar memutuskan terkait jadwal sidang untuk agenda untuk mendengarkan jawaban dari pihak terkait dan pihak termohon pada Selasa 18 Juni 2019 mendatang.

"Permohonan termohon dikabulkan sebagian. Artinya tidak perlu hari Senin tapi hari Selasa. Kemudian jawaban itu diserahkan sebelum jadwal sidang. Jam 9 pagi. Jadi sebelum jam 9 pagi jawaban diserahkan ke kepaniteraan," kata Anwar.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Singgung Politik Bebas Aktif, Jimly Asshiddiqie: Indonesia Tidak Perlu Musuhi China-AS
Politik

Singgung Politik Bebas Aktif..

31 Oktober 2020 12:16
Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebutan, Indonesia Harus Bersiap Hadapi Perang Dunia III Di Laut China Selatan
Politik

Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebu..

31 Oktober 2020 10:59
Immanuel Ebenezer: Saat Ini Bukan Kabinet Kerja Tapi Kabinet Party
Politik

Immanuel Ebenezer: Saat Ini ..

31 Oktober 2020 10:35
Maulid Nabi, Sandiaga Uno Harap Santri Jadi Lokomotif Pembangunan Bangsa
Politik

Maulid Nabi, Sandiaga Uno Ha..

31 Oktober 2020 10:32
Lawatan Menlu AS Temui GP Ansor, Adhie Massardi: Dia Geliatkan Lagi Sel Anti-Komunis Ansor Yang Terhipnotis
Politik

Lawatan Menlu AS Temui GP An..

31 Oktober 2020 10:05
DPP Demokrat: Tidak Bijak Mempertanyakan Sumbangsih Kaum Milenial
Politik

DPP Demokrat: Tidak Bijak Me..

31 Oktober 2020 09:50
Ujang Komarudin: Prestasi Kaum Milenial Bukan Untuk Dipertanyakan, Tapi Dihargai
Politik

Ujang Komarudin: Prestasi Ka..

31 Oktober 2020 08:59
PKS: Pernyataan Megawati Kurang Tepat, Milenial Yang Ikut Demo Karena Cinta Negeri
Politik

PKS: Pernyataan Megawati Kur..

31 Oktober 2020 07:59