Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Natalius Pigai/Net

Jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Maruf Amin di dua perbankan syariah belakangan menjadi pro-kontra usai Badan Pemenangan Nasional (BPN) mempermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pandangan BPN, Maruf Amin melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu lantaran masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Pasal tersebut mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu.

Perdebatan muncul ketika pihak Maruf Amin bersikukuh bahwa dua perbankan tersebut adalah anak perusahaan BUMN. Dengan begitu, Maruf Amin dianggap bukan karyawan BUMN.

Namun demikian, pihak BPN berpandangan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, yang berarti Maruf Amin seharusnya memberikan surat pernyataan pengunduran diri dan diberikan kepada KPU. BPN pun menuntut MK untuk mndiskualifikasi cawapres nomor urut 01.

Argumen ini diamini oleh mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ia berpandangan bahwa Maruf Amin memang layak didiskualifikasi.

"Ternyata ada video ini. Ada lembaga lain selain MK yang akan memerintahkan KPU agar Jokowi-Maruf didiskualifikasi," kata Pigai kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (16/6).

"Hukum tabur tuai: perusak demokrasi akan digilas oleh nilai demokrasi, HAM dan rasa keadilan," sambungnya.

Lembaga lain yang dimaksud Pigai adalah Mahkamah Agung. Dalam video yang dibagikan Pigai, terdapat pernyataan Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW) yang menyebutkan butir paraturan MA soal struktural BUMN.

Dikatakan BW dalam video, anak perusahaan BUMN disebut juga sebagai BUMN. Dengan demikian, status KH Maruf Amin dinilai sudah layak untuk didiskualifikasi sebagai cawapres.

"Ada putusan Mahkamah Agung nomor 21 Tahun 2017 hasil dari judicial review yang mengatakan bahwa alat perusahaan itu juga bisa disebut sebagai BUMN. Itu clear. Secara hukum sudah selesai (diskualifikasi), tinggal MK mempunyai kemampuan untuk menggunakan argumen sebagai dasar untuk memutuskan," tutup BW.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Demo Terus Berlanjut, Haris Rusly: Gerakan Mahasiswa Mengkristal, Konsolidasi Dipusatkan Di Kampus-kampus
Politik

Demo Terus Berlanjut, Haris ..

28 Oktober 2020 12:15
Jika Terpilih Jadi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan Akan Gratiskan Seragam Sekolah
Politik

Jika Terpilih Jadi Gubernur ..

28 Oktober 2020 11:57
Ragu November Vaksinasi Massal, Saleh Daulay: Barangnya Tidak Ada, Mau Disuntikkan Apa?
Politik

Ragu November Vaksinasi Mass..

28 Oktober 2020 11:41
Kehadiran UU Cipta Kerja Justru Mempermudah Proses Perizinan Usaha
Politik

Kehadiran UU Cipta Kerja Jus..

28 Oktober 2020 10:59
Saleh Daulay: Siapa Penanggung Jawab Vaksin, Erick, Terawan Atau Luhut?
Politik

Saleh Daulay: Siapa Penanggu..

28 Oktober 2020 10:58
Waketum PAN Desak Presiden Macron Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf
Politik

Waketum PAN Desak Presiden M..

28 Oktober 2020 10:45
Anies Baswedan: Libur Panjang Memang Menggoda, Tapi Jangan Sia-siakan Upaya Kita Bersama
Politik

Anies Baswedan: Libur Panjan..

28 Oktober 2020 10:19
PP IPHI Ajak Puluhan Juta Alumni Dan Calon Haji Boikot Produk Prancis
Politik

PP IPHI Ajak Puluhan Juta Al..

28 Oktober 2020 09:58