"Mengenai data yang lebih mengarah pada kualitatif, bisa dikatakan bahwasanya yang akan diangkat pada persidangan kali ini, tim 02 lebih mengarah pada proses dibanding hasil pemilu," ucap Dosen Komunikasi Politik Universitas Bhayangkara Jaya, Diah Ayu Permatasari kepada
Kantor Berita RMOL, Minggu (16/6).
Tak hanya itu, ia menilai pemilihan kualitatif dilakukan lantaran ada kecenderungan tim BPN yang berat untuk membuktikan perbedaan suara berdasarkan kuantitatif.
"Selain karena data kuantitatif 02 mengalami beberapa perubahan dalam metode penghitungan, termasuk beratnya 02 dalam memenuhi selisih data kuantitatif sebesar 17 juta. Data kualitatif ini merupakan upaya melihat masalah Pemilu kali ini pada proses dan pelaksanaannya," jelasnya.
Argumentasi tim hukum BPN, katanya, juga dinilai sebagai upaya memperbaiki proses penyempurnaan demokrasi di Indonesia, dilihat dari pengalaman Pemilu sebelumnya.
"Hal ini mungkin juga bisa menjadi refleksi untuk perbaikan mengenai pengalaman pemilu yang bukan hanya kali ini, tetapi sebelum-sebelumnya. Saya yakin ini merupakan bagian proses penyempurnaan demokrasi kita," paparnya.
Baginya, untuk saat ini profesionalitas MK sebagai penentu menjadi faktor kunci pengungkapan dugaan kecurangan.
"Keputusan berdasarkan kualitatif ini harus dilengkapi referensi, bukti dan kebijakan yang benar serta sifatnya harus objektif. Apabila tidak, hal ini akan menjadi permasalahan baru dalam bangsa kita," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Argumentasi tim kuasa hukum Prabowo-Sandi saat persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak mengeluarkan data kualitatif. Hal itu karena tim BPN tak lagi mementingkan hasil Pilpres 2019. 
