"Meminta perlindungan LPSK terus melempar ke Mahkamah Konstitusi itu sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dalam praktik," ucap Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).
Bukan tanpa alasan pihaknya merasa tak lazim. Sebab, Yusril berpandangan dugaan adanya ancaman kepada para saksi itu terlalu jauh lantaran nama-nama saksinya hingga kini belum sampai ke meja Majelis Hakim.
"Nama saksi baru diserahkan ke MK besok, kok sudah diatur (diancam). Siapa yang mau jadi saksi itu kan enggak ada yang tahu. Itu sudah merasa diancam merasa segala macam, kami anggap terlalu jauh ya (ancaman)," imbuhnya.
Atas dasar itu, ia kemudian mempertanyakan kebenaran pengancaman kepada saksi-saksi yang hendak dihadirkan BPN.
"Jadi siapa yang ngancam? Di mana, bagaimana ngancamnya? Katanya sebelumnya sudah diancam, lalu keluar dari sidang ini diancam lagi," tanyanya.
Masih konsisten dengan pendapat sebelumnya, Ketua Umum PBB ini menegaskan adanya ancaman yang disampaikan BPN terhadap para saksinya belum jelas. Sebab siapapun bisa mendpat ancaman, tak hanya kepada para saksi.
"Wartawan aja bisa diancam, kami juga bisa diancam, siapapun bisa saja. Kami tidak pernah menganggap suatu hal serius ko," terangnya.
Berdasarkan jadwal, sidang Rabu (18/6) besok merupakan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak kubu 02. Yusril mengaku tak sabar untuk mendengarkan para saksi BPN yang mengaku diancam itu.
"Bagus juga ada sidang besok, jadi menarik. Apa benar ada yang ngancam? Atau sekadar omongannya Pak Bambang Widjojanto?" pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Upaya tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam meminta perlindungan saksi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak lazim dilakukan. 
