Politikus Demokrat: Jika 01 Akhirnya Ditetapkan Menang, Legitimasinya Akan Berkurang

Jansen Sitindaon/Net

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh jutaan pasang mata.

Masyarakat di seluruh Indonesia pada akhirnya mengetahui apa saja yang terjadi di ruang persidangan. Jika ada satu saja dugaan kecurangan yang dituduhkan oleh BPN Prabowo-Sandi terbukti, itu juga dengan sepengetahuan rakyat.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, kondisi seperti itu akan menjadi pukulan bagi Paslon 01 Jokowi-Maruf. Pasalnya, meski pada akhirnya dinyatakan menang, namun satu kecurangan yang terbukti itu akan membuat legitimasi keduanya berkurang.

"Karena sidang MK ini disiarkan live dan bisa ditonton semua orang, publik bisa menilai sendiri di sana-sini memang benar ada ketidak-JURDIL-an dalam Pemilu kita ini," ujar Jansen di Twitter, Rabu (19/6).  

"Jikapun 01 akhirnya ditetapkan menang, legitimasinya akan kurang. Publik telah menjadi hakim sendiri atas proses ini," tandasnya.

Pernyataan Jansen ini berkaca pada polemik yang terjadi di Amerika Serikat. Sebab adanya dugaan intervensi Rusia pada Pilpres AS 2016 silam, Presiden Donald Trump harus menghadapi ancaman pemakzulan sepanjang masa pemerintahannya.

"Hati-hati, ada satu saja amar putusan MK menyatakan 01 curang bisa terus digoyang," pungkasnya.

Sidang PHPU di MK telah memasuki sesi ketiga. Agenda utama dalam sesi ini adalah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01