Politisi senior Partai Golkar itu mengatakan, rencana Ketua Umum Airlangga Hartarto mencalonkan diri akan mendapat penolakan dari kader beringin. Sebab, menurut Yorrys, tidak ada dalam sejarah Golkar terjadi ketum berkuasa selama dua periode.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Sabil Rachman menegaskan, Yorrys tak punya hak suara lagi di partai. Ia sudah mengundurkan diri setelah maju pencalonan anggota DPD RI mewakili Papua.
"Pak Yorrys bicara itu dalam kapasitas apa? Sekarang anggota DPD dan sudah mundur dalam kepengurusan," ujar Sabil kepada wartawan.
Makanya, Sabil yang Sekjen Kosgoro 1957 meminta Yorrys tidak asal bicara.
"Dia harus menunjukkan aturan yang melarang atau tidak membolehkan atau membatasi periodisasi jabatan ketua umum," tegasnya.
Hemat dia, Yorrys lebih fokus mempersiapkan diri sebagai anggota DPD RI terpilih 2019-2024.
"Jangan masuk pada wilayah partai lagi," imbuh Sabil.
Menurut Sabil, kepengurusan Golkar yang dipimpin Airlangga Hartarto masih kelanjutan tanggung jawab dan amanah hasil Munas Bali. Karena itu, sesuai AD ART, kepengurusan lima tahun maka baru berakhir bulan Desember 2019.
"Atas dasar itulah maka pandangan ini sungguh-sungguh selain tidak punya dasar berpikir yang kuat juga ademokratis karena cendrung memaksakan kehendak. Tidak ada ketentuan atau belum ada aturan organisasi yang membatasi periode jabatan ketua umum," demikian Sabil.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
DPP Partai Golkar meminta Yorrys Raweyai tidak sembarangan berbicara. 
BERITA TERKAIT: