Pakar: Sebagian Dalil Kubu 02 Berhasil Ungkap Kecurangan Pilpres Ke Publik

Suasana sidang MK/Net

Sebagian dalil yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai terbukti.

"Kalau saya lihat memang dari pemohon berusaha keras untuk bisa membuktikan dalil-dalilnya. Memang ada sebagian yang terungkap juga dalam persidangan itu yang memperkuat dalil pemohon," ucap Pakar Hukum Tata Negara, Riawan Tjandra kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (25/6).

Adapun dalil yang dinilai terbukti berkenaan dengan sangkaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih dalam oleh majelis hakim MK.

"Terbuktinya secara TSM ini memang perlu ada kesepakatan dulu di kalangan majelis hakim, karena pembuktian TSM itu memang mensyaratkan beberapa hal," ungkapnya.

Dijelaskan, jumlah pelanggaran tersebut dinilai harus memenuhi 2/3 dari jumlah wilayah di Indonesia.

Dalil yang kedua yakni terkait dana desa dibayar atau dicairkan sebelum waktunya. Namun, bukti dari pemohon akan dikaji majelis hakim untuk membuktikan kaitannya dengan tujuan memenangkan pasangan 01.

"Didalilkan bahwa anggaran dana desa itu dibayarkan dicairkan dilaksanakan sebelum waktunya. Itu harus dilihat dan harus ada bukti yang telak mengaitkan antara pengajuan anggaran itu dengan tujuan untuk memenangkan pasangan 01," paparnya.

Menurut Riawan, walaupun terbukti adanya kecurangan secara TSM, hal tersebut juga harus adanya kesepakatan antara ke sembilan majelis hakim MK. Sebab, hakim MK bisa saja memiliki pandangan yang berbeda-beda.

"Untuk sampai pada terbuktinya harus memberi keyakinan kepada sembilan hakim itu karena sembilan hakim ini berisi dari tiga unsur itu. Ada yang dipilih melalui DPR, ada yang dipilih melalui eksekutif, ada yang dipilih melalui Mahkamah Agung. Mereka masing-masing punya pandangan yang bisa berbeda-beda," lanjutnya.

Di sisi lain, ia juga tak menampik adanya keterangan saksi dari kubu 02 yang saling bertentangan dengan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak termohon maupun pihak terkait.

"Jadi di satu sisi ada sebagian dalil yang mampu ditunjukkan dari keterangan saksi pemohon maupun termohon, saksi pihak termohon juga ada sebagian membuktikan dalil pemohon. Di sisi lain juga ada keterangan dari saksi yang tidak kuat bahkan bertentangan satu sama lain," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Harus Perhatikan UMKM Dan Sektor Pendidikan
Politik

Dukung Pemulihan Ekonomi Nas..

04 Juni 2020 06:07
PBNU: Pengerahan TNI/Polri Hadapi Covid-19 Berpotensi Buka Luka Lama Hati Masyarakat
Politik

PBNU: Pengerahan TNI/Polri H..

04 Juni 2020 05:27
Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, Alumni IMM Akan Sambangi DPR
Politik

Ingin UU Pemilu Pro Rakyat, ..

04 Juni 2020 02:38
Akomodir Suara Rakyat, Pemuda Muhammadiyah Usul Ambang Batas Parlemen 0 Persen
Politik

Akomodir Suara Rakyat, Pemud..

04 Juni 2020 00:59
Diskusi Bareng Tokoh Nasional, GMNI Meneladani Kepemimpinan Bung Karno
Politik

Diskusi Bareng Tokoh Nasiona..

04 Juni 2020 00:40
Khawatir Covid-19 Meluas, FOMDEM Jatim: Nyawa Rakyat Indonesia Lebih Penting Dari Pilkada Serentak
Politik

Khawatir Covid-19 Meluas, FO..

04 Juni 2020 00:03
IPW: Ada Politik Belah Bambu Dengan Memuji Novel Baswedan Dalam Penangkapan Nurhadi
Politik

IPW: Ada Politik Belah Bambu..

03 Juni 2020 23:41
Airlangga: PSBB Tak Dicabut, Indonesia Mulai Hidup Baru Dengan Protokol New Normal
Politik

Airlangga: PSBB Tak Dicabut,..

03 Juni 2020 23:32