Kapolri Larang Aksi Massa Di MK, Abdullah Hehamahua: Introspeksi Internalnya Dong, Siapa Buat Kerusuhan

Pengumuman putusan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan besok (Kamis, 27/6).  

Menanggapi larangan Kapolri tersebut, koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR), Abdullah Hehamahua menegaskan, penyampaian aspirasi di depan umum jelas dijamin pasal 28 UUD 1945.

"Kapolri itu belajar ilmu hukum nggak? Pasal 28 UUD 45 menjamin siapa saja, di mana saja, kapan saja menyampaikan pendapatnya sepanjang itu tidak menimbulkan kerusakan," terang Abdullah kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (26/6).

Abdullah merasa sejak 14 Juni lalu, ketika sidang perdana gugatan Pilpres, hingga hari ini ikut aksi massa kawal MK tetap berjalan damai.

"Tidak ada tabrakan motor pun, tidak ada, pergesekan tidak ada seperti itu," ucapnya.

Kemudian, lanjut Abdullah, aksi damai juga tidak perlu izin kepolisian dan hanya pemberitahuan dalam UU.
 
"Jadi kita sudah beritahu dari tanggal 14, 18 21, 24, 25 dan hari ini 26 (Juni). Saya ini sarjana hukum, saya ngerti hukum," tegas eks penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Kapolri berdalil tidak ingin toleransi dan diskresi yang diberikan Polri disalahgunakan, merujuk kejadian aksi 21-22 Mei lalu di depan Bawaslu Pusat, Jakarta Pusat. Abdullah mengatakan, Kapolri seharusnya intropeksi diri.

"Jam malam kan masyarakat itu kan jam 9 malam sudah selesai tarawih, sudah bubar, sudah pulang masing-masing terus siapa yang buat kerusuhan. Kapolri harus melakukan introspeksi terhadap internalnya. Masa ada anak-anak yang diseret, ditembak, diinjak-injak dan seterusnya, apaan itu," kritiknya.

Abdullah mengingatkan polisi justru merusak citra institusi sendiri jika melakukan hal-hal bertentangan UU.

"Saya punya adik ipar dua orang, jadi saya tahu bagaimana polisi-polisi. Saya lakukan itu menyelamatkan citra polisi," ujar tokoh Himpunan Mahasiswa Islam usia 71 tahun ini.