Putusan dibacakan secara bergantian oleh sembilan hakim MK sejak pukul 12.30 WIB hingga pukul 21.13 WIB, Kamis (26/6), sebelum akhirnya ketua MK Anwar Usman mengetuk palu dan menyatakan seluruh permohonan pemohon tidak dapat diterima.
Menurut Wadir Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN), Hermawi Taslim, dengan ketukan palu MK itu praktis sudah berakhir seluruh proses rangkaian pilpres.
Selanjutnya rakyat Indonesia menunggu penetapan Komisi Pemilihan Umum (LKPU) atas kemenangan presiden dan wakil presiden terpilih, diikuti urusan protokoler untuk pelantikan dan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden indonesia periode 2019-2024.
Tim hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra ini, menurut Hermawi Taslim, sangat berterimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan sabar mengikuti seluruh rangkaian proses pemilihan presiden 2019 yang dimulai dari taraf pendaftaran, verivikasi, kampanye, pencoblosan hingga persidangan MK ini.
Taslim yang juga Wasekjen Partai Nasdem menilai, tingkat kesadaran politik masyarakat semakin baik, dan masyarakat sudah semakin kritis serta tidak mudah terombang ambing oleh berbagai isu dan informasi yang tidak akurat.
“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan moril dan sikap bijaksana dari rakyat Indonesia yang tidak terombang-ambing oleh informasi yang tidak akurat. Sikap kritis masyarakat ini merupakan modal utama pemerintahan Jokowi-Maruf dalam melanjutkan dan sekaligus menata ulang pranata kehidupan sosial yang lebih adil, lebih bermartabat dan lebih terhormat di mata international,†ujar Hermawi Taslim.
Masih menurutnya, sidang PHPU di MK kali ini memberikan pelajaran politik yang sesungguhnya tidak hanya tentang kehidupan berdemokrasi tetapi juga berbudaya. Kesabaran dalam menunggu hasil keputusan MK terkait dengan pengadilan ini menjadikan bangsa Indonesia memiliki budaya politik yang matang.
Taslim juga menegaskan bahwa jika memang diperlukan, Tim Hukum pasangan 01 siap mendampingi Presiden dan Wapres terpilih sebagaimana yang dimintakan oleh KH Maruf Amin dalam pertemuan dengan Tim Hukum pasangan 01 di kediaman Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Ketika itu, Maruf Amin meminta Tim Hukum 01 kelak dapat membantu pemerintahan dalam bidang penegakan hukum.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Setelah pembacaan risalah persidangan selama sembilan jam, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHUP) yang digelar sejak 14 Juni lalu. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: