Hal itu disampaikannya usai hadir dalam rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (30/6) menangapi dengan adanya peluang menteri dalam kabinet baru Joko Widodo-Maruf Amin.
"Nggak, Nggak ada. Saya jadi advokat aja. Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat. Pekerjaan sebagai advokat itu pekerjaan yang sangat menyenangkam bagi saya sebenarnya," ungkapnya.
Yusril sendiri meskipun berhasil memenangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2019, dirinya mengaku akan tetap sebagai orang hukum di luar pemerintahan.
"Dan saya tetap eksis sebagai lawyer profesional walaupun saya berada di luar pemerintah sebenarnya," lanjut dia.
Akan tetapi kata dia, jika memang kedepan masuk ke dalam pemerintahan, tentu akan menjadi pengalaman yang berbeda dari sebelumnya, dimana adanya permasalahan-permasalahan konstitusi yang juga dihadapi dengan berbeda.
"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," paparnya.
Sebab kata dia, hal ini akan berdampak luas pada bidang-bidang lain terutama penanaman modal bisnis dan investasi yaitu persoalan kepastian hukum di negara ini.
"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," paparnya.
Sementara itu jika memang ada tawaran untuk menjadikannya menteri, Yusril menyebut dirinya akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya.
"Kita pertimbangkanlah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Tim Hukum Tim Kemenangan Nasional (TKN) Yusril Izha Mahendra mengaku akan tetap menjadi pengacara, sebagai pekerjaan yang disukainya. 
