Tak Ada Makan Siang Gratis, Kabinet Jokowi-Maruf Akan Sarat Politik Transaksional

Jokowi Maruf saat debat kandidat/Net

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Namun demikian, kemenangan itu tak serta merta membuat Presiden Petahana, Jokowi bisa leluasa memilih bawahannya untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Hal ini tentu kontras dengan pernyataan Jokowi yang berkali-kali menyatakan bahwa kepemimpinannya kali ini tak akan dipusingkan dengan beban politik.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, pemerintahan Jokowi-Maruf di periode 2019-2024 akan banyak diisi dengan politik transaksional.

Hal itu berkenaan dengan sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang membawa Jokowi-Maruf ditopang banyak parpol besar.

"Politik transaksional tidak bisa dihindari dalam sistem pemerintahan presidensial yang menopang sistem koalisi pemenangan akibat adanya presidential threshold 20%," kata Igor kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (3/7).

Setidaknya, Jokowi-Maruf telah diusung oleh tujuh parpol dan ditambah dukungan dua parpol baru. Mereka adalah PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo.

Igor pun berpandangan ada komposisi khusus untuk membagi 'kue' koalisi petahana yang diisi banyak parpol ini.

"Komposisi ideal adalah 60% kader parpol profesional, 40% teknokrat profesional di luar parpol. Atau bisa saja jika semua kementrian diambil dari parpol, maka wakil menterinya dari kalangan teknokrat," jelasnya.

Baginya, hal yang penting yang perlu dipikirkan matang oleh petahana adalah kemampuan untuk menentukan indikator sebelum memilih sosok pengisi jabatan strategis yang bakal diisi oleh masing-masing parpol pendukung.

"Tentunya kompetensi manajerial, perolehan suara pemilu legislatif 2019, dan lobby politik ketum parpol adalah indikator penting bagi-bagi 'kursi menteri'. Tidak ada makan siang gratis, apalagi terkait dukungan politik," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Singgung Politik Bebas Aktif, Jimly Asshiddiqie: Indonesia Tidak Perlu Musuhi China-AS
Politik

Singgung Politik Bebas Aktif..

31 Oktober 2020 12:16
Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebutan, Indonesia Harus Bersiap Hadapi Perang Dunia III Di Laut China Selatan
Politik

Jimly Asshiddiqie: Jadi Rebu..

31 Oktober 2020 10:59
Immanuel Ebenezer: Saat Ini Bukan Kabinet Kerja Tapi Kabinet Party
Politik

Immanuel Ebenezer: Saat Ini ..

31 Oktober 2020 10:35
Maulid Nabi, Sandiaga Uno Harap Santri Jadi Lokomotif Pembangunan Bangsa
Politik

Maulid Nabi, Sandiaga Uno Ha..

31 Oktober 2020 10:32
Lawatan Menlu AS Temui GP Ansor, Adhie Massardi: Dia Geliatkan Lagi Sel Anti-Komunis Ansor Yang Terhipnotis
Politik

Lawatan Menlu AS Temui GP An..

31 Oktober 2020 10:05
DPP Demokrat: Tidak Bijak Mempertanyakan Sumbangsih Kaum Milenial
Politik

DPP Demokrat: Tidak Bijak Me..

31 Oktober 2020 09:50
Ujang Komarudin: Prestasi Kaum Milenial Bukan Untuk Dipertanyakan, Tapi Dihargai
Politik

Ujang Komarudin: Prestasi Ka..

31 Oktober 2020 08:59
PKS: Pernyataan Megawati Kurang Tepat, Milenial Yang Ikut Demo Karena Cinta Negeri
Politik

PKS: Pernyataan Megawati Kur..

31 Oktober 2020 07:59