Pengurus MUI Pusat: Hanya Pendukung Komunisme Yang Minta Pendidikan Agama Di Sekolah Dihapuskan

Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah Digdoyo/Net

Pihak yang meminta agar pendidikan agama di sekolah dihapuskan karena memandang pendidikan agama sebagai akar dari radikalisme dan perusak peradaban perlu diwaspadai sebagai pendukung paham komunisme.

Pihak yang mengusulkan hal ini jelas tidak memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945, dan bukan negara sekuler.

Demikian antara lain disampaikan Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anton Tabah Digdoyo dalam perbincangan beberapa saat lalu (Sabtu, 6/7).

“Orang tak paham NKRI bahkan kini berani mengatakan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) adaah bagian dari HAM dan mengusulkan agar PKI (Partai Komunis Indonesia) dihidupkan lagi, serta pelajaran agama dihapus dari semua lembaga pendidikan. Katanya pelajaran agama sumber radikalisme dan merusak peradaban,” urai purnawirawan jenderal polisi berbintang dua itu.

“Ini jelas pola pikir berpaham komunis sekuler liberalis sehingga permisif dengan paham-paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tegas dia.

Mantan petinggi Polri ini kembali menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten dengan Pancasila dan UUD 1945 yang teruji telah mengokohkan negara dan bangsa berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itulah, pendidikan agama menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi juga di lembaga pendidikan kedinasam termasuk bagi kadet prajurit TNI dan Polri.

“Hanya orang berfaham atheis yang mengatakan agama perusak peradaban dan melahirkan radikalisme. Justru agama pencipta peradabn paling sempurna. Manusia dungu yang mengkambinghitamkan agama,” kata Anton Tabah lagi.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Demo Terus Berlanjut, Haris Rusly: Gerakan Mahasiswa Mengkristal, Konsolidasi Dipusatkan Di Kampus-kampus
Politik

Demo Terus Berlanjut, Haris ..

28 Oktober 2020 12:15
Jika Terpilih Jadi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan Akan Gratiskan Seragam Sekolah
Politik

Jika Terpilih Jadi Gubernur ..

28 Oktober 2020 11:57
Ragu November Vaksinasi Massal, Saleh Daulay: Barangnya Tidak Ada, Mau Disuntikkan Apa?
Politik

Ragu November Vaksinasi Mass..

28 Oktober 2020 11:41
Kehadiran UU Cipta Kerja Justru Mempermudah Proses Perizinan Usaha
Politik

Kehadiran UU Cipta Kerja Jus..

28 Oktober 2020 10:59
Saleh Daulay: Siapa Penanggung Jawab Vaksin, Erick, Terawan Atau Luhut?
Politik

Saleh Daulay: Siapa Penanggu..

28 Oktober 2020 10:58
Waketum PAN Desak Presiden Macron Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf
Politik

Waketum PAN Desak Presiden M..

28 Oktober 2020 10:45
Anies Baswedan: Libur Panjang Memang Menggoda, Tapi Jangan Sia-siakan Upaya Kita Bersama
Politik

Anies Baswedan: Libur Panjan..

28 Oktober 2020 10:19
PP IPHI Ajak Puluhan Juta Alumni Dan Calon Haji Boikot Produk Prancis
Politik

PP IPHI Ajak Puluhan Juta Al..

28 Oktober 2020 09:58