Muhammadiyah: Radikalisme Bukan Karena Pendidikan Agama Di Sekolah

Minggu, 07 Juli 2019, 02:35 WIB
Laporan: Idham Anhari

Abdul Muti/net

Penghapusan pendidikan agama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 juga UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sejatinya, pendidikan agama di sekolah merupakan hak sipil dari warga negara.

Begitu dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu (6/7), menanggapi isu penghapusan pendidikan agama dari mata pelajaran di sekolah.

Muti juga tidak setuju bila pendidikan agama di sekolah dianggap menjadi akar dari tumbuhnya radikalisme.

“Radikalisme bukan karena pendidikan agama, tetapi karena faktor-faktor yang kompleks baik politik, ekonomi, maupun dunia global,” kata dia.

Jika memang ada persoalan pada pendidikan agama di sekolah, solusinya bukan menghapus melainkan memperbaiki kurikulum dan metode pendidikannya.

Isu penghapusan pelajaran agama dari sekolah oleh pemerintahan Joko Widodo sempat ramai akibat viralnya video di media sosial di masa jelang Pilpres 2019.

Menanggapinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pun sudah menegaskan tak ada rencana penghapusan pelajaran agama di sekolah.

Video bantahan dari Kemendikbud tentang isu penghapusan pendidikan agama dari sekolah sudah diunggah pada 25 Februari 2019.
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

Petugas, Warga Dan Alber Berjibaku Singkirkan Material Longsor

Jumat, 17 Januari 2020
Video

Belajar Dari Youtube, Montir Tamatan SD Rakit Pesawat Terbang

Jumat, 17 Januari 2020
Video

Dewas TVRI Pecat Dirut Helmy Yahya, Maladministrasi Pembelian Program Siaran Liga Inggris

Jumat, 17 Januari 2020