Percepatan Munas Golkar Dipandang Lazim Terjadi

Langkah ini seolah diikuti hampir semua partai, seperti PKB yang seharusnya September 2019 menjadi Agustus. Desakan kemudian memanas di tubuh Partai Golkar yang menghendaki percepatan Munas di bulan Agustus atau September, yang seharusnya akan berada di bulan Desember.

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, dinamika soal Munas adalah hal yang biasa, termasuk di internal Golkar.

"Percepatan Munas itu lazim terjadi dalam organisasi," ucap Karyono saat dikonfirmasi, Minggu (7/7).

Ia menjelaskan, percepatan Munas akan menjadi pertimbangan pemerintahan Jokowi-Maruf untuk menghitung dan mengantisipasi yang terjadi.

Sebab menurutnya, pemerintah ke depan membutuhkan partai peringkat ke dua di Pemilu 2019 ini untuk menggerakkan roda pemerintahan. Karenanya perlu ada antisipasi soal Munas ke depan ini.

"Jangan sampai Munas Golkar menjadi liar dan sulit dikendalikan. Sementara itu, pemerintahan Jokowi masih membutuhkan dukungan Golkar. Pasalnya, harus diingat kekuatan partai pendukung koalisi Jokowi-Maruf di parlemen dalam perhitungan sementara hanya 60,8 persen," jelas Karyono.

Hal yang harus diantisipasi, jelasnya, adalah posisi Golkar harus tetap berada di koalisi pemerintahan dan tak berpindah haluan lantaran Munas dilakukan usai pemerintahan baru berjalan.

"Secara matematis, jika seandainya Golkar keluar dari koalisi, maka dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen berkurang. Maka jika ini yang terjadi tentu merugikan pemerintahan Jokowi-Maruf," tandasnya.

Hingga saat ini, tarik ulur soal jadwal Munas Golkar masih terjadi. Terbaru, Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga menyebut bahwa Munas akan diawali dengan rapat pleno pada pertengahan Juli untuk mempersiapkan Munas 2019.