Sambangi Kemenkumham, Baiq Nuril Koordinasi Soal Permohonan Amnesti Kepada Presiden

Baiq Nuril/NET

Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyambangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/7) sore. Ia didampingi kuasa hukumnya dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Kedatangan Baiq untuk bertemu Menkumham Yasonna Laoly membahas vonis Mahkamah Agung atas dirinya.

Kuasa Hukum Baiq Nuril, Joko Jumadi mengatakan, dalam pertemuan dengan Yasonna pihaknya akan membahas soal pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

"Amnesti ini yang akan kami diskusikan dengan Pak Menteri. Akan dibahas terkait opsi yang kami tawarkan," ujar Joko di Kemenkumham.

Sementara itu Rieke yang ikut mendampingi menyampaikan harapan agar persoalan Baiq Nuril dapat diselesaikan usai bertemu Yasonna.

"Mohon doanya mudah-mudahan ada hasil terbaik untuk Bu Nuril dan Insya Allah Pak Jokowi beri perhatiannya. Kita akan ketemu dengan Menkumham," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan atas hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta yang diterimanya atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Presiden Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Manado, Jumat (5/7).

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril. Akibat ditolaknya PK Baiq Nuril, maka mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu akan tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.

"Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemohon atau terpidana Baiq Nuril, yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku," kata Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro, lewat keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Majelis hakim sidang PK menilai Baiq terbukti bersalah karena mentransmisikan konten asusila, sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen, Erick Thohir: Negara Lain Lebih Parah, Kita Enggak Usah Debat
Politik

Ekonomi Indonesia Minus 5,32..

15 Agustus 2020 12:03
Pidato Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19 Harus Direalisasikan, Jangan Cuma Retorika
Politik

Pidato Jokowi Soal Penanggul..

15 Agustus 2020 11:56
HUT RI Momentum Yang Tepat Reshuffle, Pengamat: Cari Menteri Yang Bisa Bekerja Kayak Jagoan
Politik

HUT RI Momentum Yang Tepat R..

15 Agustus 2020 10:17
RR: Potensi Ekonomi Jateng Tinggi, Tapi Gubernurnya Sibuk Main Tik Tok
Politik

RR: Potensi Ekonomi Jateng T..

15 Agustus 2020 09:50
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Disayangkan Tidak Singgung Pendidikan Di Era Corona
Politik

Pidato Sidang Tahunan, Jokow..

15 Agustus 2020 09:27
Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!
Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak D..

15 Agustus 2020 08:59
Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot
Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Mente..

15 Agustus 2020 08:18
Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26