Kasus Baiq Nuril Gambaran Negara Absen Lindungi Perempuan

Baiq Nuril/Net

Keputusan Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril menjadi preseden buruk rasa aman bagi perempuan. Termasuk, menggambarkan negara absen dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual.

Begitu kata Ketua Komisi Nasional (Komnas Perempuan) Azriana dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7).

Menurutnya, majelis hakim MA telah mengabaikan Perma 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

"Meski menghargai keputusan MA sebagai kewenangan peradilan yang tidak boleh di intervensi, Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya Perma 3/2017 dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak PK kasus BN ini," ucapnya.

Perma 3/2017 merupakan akses satu-satunya bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan ketika sedang menghadapi kasus yang menimpa.

“Perma tersebut adalah sebuah langkah afirmasi dalam menciptakan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum,” terangnya.

Lebih lanjut, Azriana menguraikan bahwa Baiq Nuril merupakan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan. Untuk mendapatkan rasa keadilan, Nuril sengaja merekam aksi pelecehan seksual dari atasannya untuk dijadikan barang bukti.

Namun, rekaman tersebut disebarluaskan oleh orang lain, hingga viral di media sosial. Terkait itu, Nuril dilaporkan oleh atasan dan dituding telah melanggar UU ITE.

"Ketika rekaman tersebut disebarluaskan oleh pihak lain yang menjanjikan membantu BN mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke DPR, BN dilaporkan melanggar UU ITE. Sementara pihak lain yang
menyebarluaskan rekaman tersebut, tidak dilaporkan," terangnya.

Atas alasan itu, Azriana menyebut kasus Baiq Nuril adalah preseden buruk bagi negara dalam memberikan rasa aman terhadap kaum perempuan, terutama yang menjadi korban kekerasan seksual.

"BN adalah korban berlapis dari kekerasan seksual yang dilakukan atasannya dan dari ketidakmampuan negara melindunginya," jelasnya.

Komnas Perempuan berharap Presiden Jokowi segera memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sebagai sebuah tindakan untuk melindungi warganya yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga berharap hakim Mahkamah Agung (MA) mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan Perma 3/2017.

"Hakim Pengawas Mahkamah Agung (MA) (harus) mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Perma 3/2017 di lingkup pengadilan, sejak dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan MA," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen, Erick Thohir: Negara Lain Lebih Parah, Kita Enggak Usah Debat
Politik

Ekonomi Indonesia Minus 5,32..

15 Agustus 2020 12:03
Pidato Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19 Harus Direalisasikan, Jangan Cuma Retorika
Politik

Pidato Jokowi Soal Penanggul..

15 Agustus 2020 11:56
HUT RI Momentum Yang Tepat Reshuffle, Pengamat: Cari Menteri Yang Bisa Bekerja Kayak Jagoan
Politik

HUT RI Momentum Yang Tepat R..

15 Agustus 2020 10:17
RR: Potensi Ekonomi Jateng Tinggi, Tapi Gubernurnya Sibuk Main Tik Tok
Politik

RR: Potensi Ekonomi Jateng T..

15 Agustus 2020 09:50
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Disayangkan Tidak Singgung Pendidikan Di Era Corona
Politik

Pidato Sidang Tahunan, Jokow..

15 Agustus 2020 09:27
Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!
Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak D..

15 Agustus 2020 08:59
Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot
Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Mente..

15 Agustus 2020 08:18
Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26