Fadli Zon: Beban Menteri Jokowi Di Periode Kedua Lebih Berat

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon dalam diskusi di salah satu stasiun televisi swasta, Selasa malam (9/7).

Menurut Fadli, amanah yang digenggam seorang menteri di periode kedua Jokowi akan menanggung beban untuk membereskan persoalan di semua sektor.

"Membereskan persoalan-persoalan yang ada sekarang itu tidaklah mudah, hampir semua sektor terutama di sektor ekonomi tidak mudah segera membawa bangsa sebesar Indonesia dengan 269 juta ini menuju kepada perbaikan-perbaikan, karena tingkat destruksinya kemarin itu udah cukup tinggi," ucapnya.

Beban yang dimaksud Fadli yakni beban janji Jokowi saat lima tahun periode pertamanya memimpin Indonesia. "Menurut saya bukan karena pemilu, tetapi karena praktik pemerintahan 5 tahun kemarin sendiri tidak menunaikan janji-janjinya dan gagal di dalam menunaikan janji-janjinya sebagian besar," jelasnya.

"Dan ini yang menurut saya akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya dan beban yang sangat berat, PR yang sangat berat karena untuk apa orang itu berkuasa tetapi kekuasaan itu membuat rakyat semakin menderita, harga-harga sulit terjangkau, kemudian masyarakat makin banyak yang merasakan kehidupan itu makin sulit makin susah," papar Fadli menambahkan.

Dia berharap Indonesia di masa mendatang di tangan Jokowi tidak menjadi bangsa yang terus memiliki utang, dan harus suskes di semua sektor.

"Dan menurut saya lagi, apa yang mau ditinggalkan kepada bangsa ini? Apakah legacy kita menjadi bangsa yang terus berutang dan tidak mampu berdiri seperti cita-cita Bung Karno? Apakah harus terus bertanya apakah kita semakin merdeka secara ekonomi mandiri, secara ekonomi berdikari, secara ekonomi? Apakah kita semakin berdaulat secara politik apakah kita semakin berkepribadian di dalam kebudayaan? Sebetulnya yang menurut saya sangat bagus dan kokoh dan itulah ukuran-ukuran keberhasilan dari legacy itu," terangnya.

Jelas Fadli menambahkan, legacy tidak akan didapat jika semua pihak hanya memikirkan kursi kekuasaan dan jabatan sebagai menteri maupun jabatan lain di pemerintahan mendatang.

"Kalau semua itu hanya untuk kursi dan kekuasaan, tetapi kursi dan kekuasaan itu tidak bisa mendapatkan kebaikan, tidak bisa menghasilkan kebaikan, malah menumpuk kesulitan hidup, enggak ada gunanya justru pemimpin seperti itu, dia akan dikenang sebagai orang yang gagal," tutupnya.