Mencari Keadilan, Baiq Nuril: Saya Tidak Ingin Jadi Konsumsi Publik

(kiri-kanan) Anggota Komisi III, Nasir Djamil, Baiq Nuril, dan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka/RMOL

Baiq Nuril, mantan pengajar honorer yang kini mencari keadilan atas penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung mengatakan bahwa sejujurnya tidak ingin persoalannya itu menjadi konsumsi publik.

Nuril dinyatakan bersalah dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Saya tak ingin menjadi konsumsi publik karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton dan saya tak ingin melihat ibunya menangis," ujar Nuril di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Nuril saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Wanita asal Mataram ini tidak ingin ada Nuril yang lain di mana harus meninggakan anak dan keluarga demi mencari keadilan di Ibu Kota.

"Saya tidak ingin ada lagi yang seperti saya, saya tidak ingin bagaimana pedihnya meninggalkan anak-anak walaupun hanya 2 bulan 3 hari," ungkapnya.

Kehadiran Nuril di DPR untuk mencari dukungan dalam pengajuan amnesti atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo di mana parlemen menjadi pihak yang akan diminta pertimbangan oleh kepala negara.

Kepada Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil dan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, Nuril berharap wakil rakyat dapat menyetujui amnesti untuknya itu.

"Mudah-mudahan Bapak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan keadilan untuk saya, karena Bapak adalah wakil rakyat," tukasnya.

Kasus Nuril mencuat ke publik pada 2017 lalu. Bermula ketika Nuril yang merupakan staf honorer di SMAN 7 merekam pembicaraan dengan kepala sekolah berinisial M yang terjadi pada 2012.

Dalam percakapan, M menceritakan soal hubungan badannya dengan seorang perempuan. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat. M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015. Dua tahun berlalu, Nuril diproses polisi dan ditahan pada 27 Maret 2017 dengan dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE.  

Pengadilan Negeri Mataram kemudian memutus Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah di persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga pada 26 September 2018 MA memutus Nuril bersalah dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26
Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta Temui Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Usai Tegur Mumtaz Rais
Politik

Pihak Polres Bandara Soekarn..

15 Agustus 2020 03:50
Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 Indonesia, Momentum Tunjukkan Jatidiri Bangsa Disiplin
Politik

Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 I..

15 Agustus 2020 03:23
Berperan Raih Kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah Minta Tokohnya Digelari Pahlawan Nasional
Politik

Berperan Raih Kemerdekaan In..

15 Agustus 2020 02:51
Sekjen JMSI Bertemu Ketua Forum Kadis Kominfo Bahas Regulasi Perusahaan Pers
Politik

Sekjen JMSI Bertemu Ketua Fo..

15 Agustus 2020 02:24
Jokowi Memastikan Omnibus Law Jadi Instrumen Percepatan Pemulihan Ekonomi
Politik

Jokowi Memastikan Omnibus La..

15 Agustus 2020 01:51
Mumtaz Rais Marah Akibat Ditegur Pimpinan KPK, Garuda Indonesia Ucapkan Terimakasih
Politik

Mumtaz Rais Marah Akibat Dit..

15 Agustus 2020 01:21
Perbandingan Gusdur Dengan Jokowi, Adhie Massardi: Gus Dur Tidak Berhitung 100 Hari Kerja, Tapi Langsung Bertindak
Politik

Perbandingan Gusdur Dengan J..

15 Agustus 2020 00:27