Dalam undangan aksi yang disebarkan kelompok itu disebutkan, rencana aksi didorong ketidakadilan dalam dalam proses ganti rugi lahan warga di Gorontalo Utara yang terkena proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 50 megawatt (MW) yang dikelola PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).
GLP disebutkan sebagai anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. milik Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain urusan ganti rugi tanah yang tidak adil, kelompok ini juga menilai proyek itu malah menguntungkan tenaga kerja asing, dalam hal ini dari Republik Rakyat China.
“Semestinya, pembangunan mega proyek tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Gorontalo Utara dan Bangsa Indonesia. Bukan malah menjadi penjajah baru dengan memasukan TKA China untuk menggantikan tenaga kerja pribumi,†tulis undangan itu.
Aksi besok akan dipimpin oleh Rahmat Himran sebagai Jenderal Lapangan dan M. Sifran sebagai Kordinator Lapangan.
“Untuk itu, kami dari Brigade Gerakan Pemuda Islam siap untuk berjihad dan mengawal rakyat Gorontalo Utara yang hak-haknya terdzalimi oleh PT GLP dan PT Toba,†tulis undangan itu lagi.
Pada bagian akhir disebutkan aksi akan dimulai dari Markas Brigade Gerakan Pemuda Islam di Jalan Menteng Raya No. 58, Jakarta Pusat, Pukul 10.00 WIB.
Tidak disebutkan di dalam undangan itu apakah rencana aksi ini sudah mendapatkan izin dari Kepolisian.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kelompok yang menamakan diri Brigade Gerakan Pemuda Islam (BGPI) berencana menggelar demonstrasi di Kantor PT Toba Bara Sejahtera, Kantor Menko Kemaritiman, dan Istana Negara. 
