Di mata Ketua Umum FPI Ustaz Ahmad Sobri Lubis, pembayaran denda seharusnya dilunasi oleh pemerintah Indonesia. Ini lantaran pemerintah telah melakukan pencekalan terhadap Habib Rizieq sejak dua tahun lalu, yang mengakibatkan izin tinggal di Mekkah habis tahun 2018.
“Dia (Habib Rizieq) di saat sudah dicekal tetap usahakan keluar (dari Arab) dengan datang ke instansi-instansi terkait menanyakan apa sebab dicekal. Semuanya nggak bisa jawab,†jelasnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/7) malam.
Sobri berkesimpulan bahwa pencekalan tersebut adalah pesanan. Ada orang yang takut Rizieq Shihab kembali ke tanah air sehingga memesan pencekalan.
“Sampai visanya habis, sampai overstay," terangnya.
Secara logika, sambung Sobri, pihak-pihak yang menyebabkan Rizieq Shihab
overstay harus bertanggung jawab dengan cara membayar denda. Sejauh ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah yang melakukan pencekalan.
“Siapa yang bikin
overstay? Nah kalau emang itu
overstay itu adalah permintaan dari pemerintah Indonesia, lu (kamu) bayar! Lu yang bikin sengsara orang kok, orang yang disuruh bayar," tegasnya.
Namun demikian, Sobri menegaskan pernyataannya ini bukan berarti Rizieq Shihab tidak mampu membayar denda. Rizieq Shihab enggan membayar karena ada pertimbangan masalah moral.
“Orang suruh bayar denda seakan-akan bersalah. Padahal pemerintah yang mau dia (Habib Rizieq) dicekal sampai overstay," paparnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.