Pengamat: Akun Berbayar Harus Ditertibkan, Terutama Berbau Politik

Kamis, 11 Juli 2019, 13:58 WIB
Laporan: Widya Victoria

Hendri Satrio/Net

Euforia media sosial (medsos) terutama selama pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah membuat kondisi sosial kemasyarakat bangsa Indonesia menjadi bergeser.

Masyarakat Indonesia yang dulu dikenal ramah dan santun menjadi mudah marah, yang dulu guyub dan suka musyawarah menjadi manusia yang egois dan menang sendiri.

Bahkan medsos juga untuk menyuarakan narasi-narasi negatif seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Hal ini tidak bisa dibiarkan.

"Kegaduhan di medsos ini ada kaitannya dengan kebebasn berpendapat pemilik akun medsos. Makanya jauh-jauh hari saya katakan pemilik akun media sosial seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap hari ini, terhadap masa depan,” pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio di Jakarta, Rabu (10/7).

Hendri menilai, salah satu cara untuk mengembalikan kondisi sosial kemasyarakatan baik di dunia maya dan dunia nyata bisa lebih sejuk, damai, guyub sesuai ciri utama bangsa Indonesia maka pemilik akun tidak lagi mengunggah konten berbau radikalisme, terorisme, dan intoleransi.

"Kita harus kembali ke kaidah atau atau warisan pendiri bangsa. Ada banyak teknologi yang ditinggalkan pendiri bangsa untuk Indonesia seperti musyawarah mufakat, toleransi, tepo seliro di dunia nyata dan dunia maya," tutur Hendri.

Para pemimpin bangsa juga seharusnya mampu memberikan contoh kepada masyarakat dengan menghindari isu tentang radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Hanya hukum yang boleh memberikan stigma radikal, ekstrimis, ataupun intoleran.

"Jadi tidak boleh individu yang memberikan stempel negatif kepada orang lain," founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menekankan.

Hendri setuju kebebasan yang bertanggung jawab itu tetap diberikan kepada para pengguna akun medsos. Tapi dengan catatan pegiat medsos terutama para pengguna akun berbayar untuk sebuah pesan tertentu bisa dikurangi, terutama hal yang berbau politik.

"Ini memang harus ditertibkan, akan sulit bila akun berbayar yang masih diberikan pekerjaan untuk menyampaikan isu tentang politik yang bisa menyebabkan bangsa ini tetap panas," kata akademi Universitas Paramadina ini.

Hendri juga mengimbau agar pemerintah secara berkala harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang penggunaan medsos yang bertanggung jawab. Diakui, saat ini memang beda dengan 10-15 tahun lalu saat media konvensional berkuasa, di mana medsos leading mengalahkan media konvensional.

"Kalau dulu orang tidak bisa memilih apa yang dibaca, sekarang masyarakat bebas berselancar di dunia maya," terang Hendri. 
EDITOR:

Kolom Komentar


Video

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

Kamis, 19 September 2019
Video

Kata TB Ace Hasan Syadzily Soal Stok Kader Golkar

Sabtu, 21 September 2019
Video

Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja

Sabtu, 21 September 2019