Bulog Hadapi Situasi Dilematis

Beras/Net

Sebanyak 2,3 juta ton beras masih menumpuk di gudang Bulog. Kondisi ini terjadi karena lembaga pimpinan Komjen (Purn) Budi Waseso itu kesulitan dalam menyalurkan beras.

Dekan Fakultas Pertanian UGM Dwi Andreas Santosa menilai bahwa Bulog memang tengah mengalami situasi dilematis. Ini lantaran serapan gabah petani yang dilakukan tidak bisa dikeluarkan.

Salah satu penyebabnya, program rastra yang berganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saat masih program rastra, Bulog memiliki outlet penyaluran yang jelas dan per bulan bisa mendistribusikan 230 ribu ton.

Namun semenjak ada BPNT, skema berubah. Kini si penerima manfaat mendapatkan voucher sebesar Rp 110 ribu yang bisa digunakan membeli beras di warung.

Karena peralihan tersebut Bulog tidak bisa lagi menyalurkan berasnya. Akibatnya, beras menumpuk di gudang yang memiliki kapasitas terbatas dan berpotensi membuat beras rusak.

“Jadi itu persoalan yang dihadapi Bulog saat ini," paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (11/7).

Masalah ini, sambungnya, telah dicarikan solusi saat rapat koodirnasi terbatas (rakortas) oihak terkait. Di mana hasilnya, Bulog bisa menyalurkan beras ke warung.

"Sebenarnya dari situ banyak teratasi karena penyaluran ke warung hampir sama jumlahnya ketika program rastra maupun raskin,” tegasnya.

Hanya saja, dia tidak ingin kebijakan ini menjadi permanen. Sebab, akan menjadi tidak sehat bagi persaingan pasar beras di Indonesia. Maksimum, sambungnya, kebijakan bisa diterapkan selama setahun dan selanjutnya Bulog harus profesional.

Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah justru menyoroti potensi kerugian negara akibat beras yang menumpuk dan berpotensi busuk tersebut.

Dia pun menyarankan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Bulog. Menurutnya, Bulog merupakan lembaga yang turut menerima anggaran dari APBN, sehingga jika berpontesi merugikan negara BPK harus turun tangan.

"Lembaga negara Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja mupun keuangan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020
Video

NOORCA M. MASSARDI: Ketika Lebaran

Rabu, 03 Juni 2020

Artikel Lainnya

Pilkada Di Tengah Pandemik Corona Sangat Berbahaya, Begini Hasil Kajian Dahliah Umar
Politik

Pilkada Di Tengah Pandemik C..

05 Juni 2020 06:40
Penerapan New Normal Rawan Digugat, Muhtar Said: Dasar Hukumnya Apa?
Politik

Penerapan New Normal Rawan D..

05 Juni 2020 05:58
Perekonomian Tetap Tumbuh Saat Krisis Covid-19, Arief Poyuono: Tim Ekonomi Jokowi Patut Disebut Pahlawan Rakyat
Politik

Perekonomian Tetap Tumbuh Sa..

05 Juni 2020 05:24
PTUN Putuskan Jokowi Bersalah Karena Blokir Internet Di Papua, Suparji Ahmad: Jadi Efek Jera Bagi Pemerintah!
Politik

PTUN Putuskan Jokowi Bersala..

05 Juni 2020 03:06
Demokrat Kehilangan Kadernya, AHY: Bagi Saya M. Husni Thamrin Adalah Sahabat Setia Dan Pejuang Demokrasi
Politik

Demokrat Kehilangan Kadernya..

05 Juni 2020 02:44
Tanggapi Tantangan Luhut, Hensat: Mestinya Pejabat Yang Datangi Rakyat
Politik

Tanggapi Tantangan Luhut, He..

05 Juni 2020 02:00
Banyak Negara Di Dunia Ekonominya Lesu, Airlangga Hartarto: Indonesia Masih Alami Pertumbuhan 0,5 Persen
Politik

Banyak Negara Di Dunia Ekono..

05 Juni 2020 01:22
Haris Rusly Moti: Ada Faksi Di Tubuh Pemerintah Yang Mau Tendang Jokowi Seperti Mega Menggeser Gus Dur
Politik

Haris Rusly Moti: Ada Faksi ..

05 Juni 2020 00:01