Ekonomi Jeblok Terus, Jokowi Butuh Menteri Technopolitician

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini/Net

Tim ekonomi Presiden Joko Widodo dinilai sudah gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun selama periode kepemimpinan 2014-2019.

Di periode pertama, target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen yang dicanangkan tak pernah terealisasi.

Oleh karenanya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menilai Jokowi perlu berbenah diri dalam menyusun pemerintahan periode kedua agar tak kembali terperosok.

"(butuh) Kepemimpinan ekonomi atau economic leadership. Koordinasi kebijakan untuk mencapai pertumbuhan 7 persen memerlukan usaha yang dipimpin dan diarahkan dengan baik. Bukan semau gue," kata Didik kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (12/7).

Pos ekonomi merupakan kementerian yang krusial. Jokowi dinilai harus ekstra hati-hati dalam memilih menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Terlebih saat ini Jokowi-Maruf disokong partai politik dengan perolehan suara tinggi di Pemilu.

Bagi Didik, sosok profesional bahkan dari partai politik saja tak menjadi jaminan berjalannya misi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan naik. Baginya butuh sosok yang lebih dari sosok yang saat ini mengisi jabatan Kemenko Perekonomian dan kementerian di bawahnya.

"Tokoh yang technopolitician. Gabungan orang yang teknokratis, artinya mengerti kaidah-kaidah kebijakan ekonomi, terdidik, tidak asal comot yang disodorkan partai, tetapi tidak berdiri di atas ruang yang vakum," jelasnya.

"Kemudian tentunya mengerti dinamika sosial politik. Bisa menghadapi tantangan politik," sambung Didik.

Dengan kriteria tersebut, diharapkan perekonomian ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu, Presiden juga harus sadar ada persoalan lain di luar kompetensi masing-masing menteri yang secara tidak sadar memperburuk kinerja jajarannya. Baginya, kandidat menteri ke depan harus bisa bekerja secara sinergi dengan kementerian lain.

"Modal sosial, kekompakan, chemestry yang terpadu. Tidak seperti sekarang antarmenteri saling mengunci," tandasnya.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi sejak 2015 hingga 2019 selalu tak memenuhi target. Di tahun 2015, target sebesar 5,8 hanya dipenuhi sebesar 4,88 persen. Kemudian di tahun berikutnya, target 6,6 ekonomi tumbuh hanya dicapai 5,07 persen.

Di tahun 2017 lebih buruk. Target 7,1 persen yang dicanangkan hanya diraih 5,03 dan 2018, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7,5 persen hanya direalisasikan 5,2 persen. Dan untuk tahun ini, target 8 persen dirasa akan sulit karena baru mencapai 5,3 persen.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Pesan Anies Baswedan Untuk ASN: Tetap Tangguh Meski TKD Berkurang

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Perppu Tak Mengatasi Hambatan Pilkada Di Tengah Pandemik
Politik

Perppu Tak Mengatasi Hambata..

31 Mei 2020 18:21
Ganjar Pranowo: Jangan Buru-buru Bicara Normal Baru, Belajarlah Dari Korea Selatan
Politik

Ganjar Pranowo: Jangan Buru-..

31 Mei 2020 17:43
Harusnya Pemerintah Benahi Kebijakan Untuk Sejahterakan Rakyat, Bukan Sibuk Tangkap Pengkritik
Politik

Harusnya Pemerintah Benahi K..

31 Mei 2020 15:26
Demokrat Khawatir Dua Partai Agama Hilang Jika PT Dipatok 7 Persen
Politik

Demokrat Khawatir Dua Partai..

31 Mei 2020 15:14
Stop Provokasi Dan Sebar Hoax Kasus Luhut Vs Said Didu
Politik

Stop Provokasi Dan Sebar Hoa..

31 Mei 2020 14:52
Refly Harun: Kritik Itu Tergantung Yang Menerima, Kalau Baperan Ya Langsung Dianggap Hinaan
Politik

Refly Harun: Kritik Itu Terg..

31 Mei 2020 14:48
Pengamat: Kemarahan Risma Menunjukkan Ketidakcakapan Kepala Daerah Tangani Krisis
Politik

Pengamat: Kemarahan Risma Me..

31 Mei 2020 14:23
Pekerja Migran Indonesia Terdampak Covid-19 Didorong Daftar Kartu Prakerja
Politik

Pekerja Migran Indonesia Ter..

31 Mei 2020 14:20