Rekonsiliasi, Kemungkinan Besar Gerindra Tetap Jadi Oposisi

Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu (13/7).

"Ketegangan politik antar pendukung capres hingga saat ini masih terlanjut, namun justru tanpa arah yang jelas, untuk itulah penting adanya rekonsiliasi dari para tokoh politik yang sebelumnya bersebrangan," ujarnya.

"Saya kira tentu kita semua memahami jika masih ada pendapat dari pihak yang tidak menerima hasil pilpres, namun sekali lagi saya tegaskan tanpa adanya rekonsiliasi politik hanya memunculkan ketidakjelasan dan situasi ini tentu sangat tidak baik karena akan berdampak luas," tutur Jajat menambahkan.

Adalah pengertian yang salah kaprah jika rekonsiliasi politik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo diartikan sebagai pengkhianatan, justru rekonsiliasi adalah langkah awal yang akan memberikan kejelasan langkah politik ke depan.

"Terkait dengan adanya rumor yang menyebutkan jika kepulangan Habib Rizieq merupakan bagian dari rencana rekonsiliasi, saya kira itu sah-sah saja dan tidak perlu dilebih-lebihkan mengingat hal itu juga merupakan bagian dari kepentingan politik," ungkapnya.

Situasi politik saat ini tidak jauh beda dengan yang terjadi pasca Pilpres 2014, dimana rekonsiliasi dianggap sesuatu yang janggal, namun pada akhirnya antara Prabowo dan Jokowi tetap bertemu dan mampu meredam situasi politik saat itu yang cukup panas, jika kali ini bisa dilakukan tentu semua pihak harus menghormati apapun keputusan politik keduanya.

"Saya kira melihat karakter pak Prabowo yang selalu memegang teguh ucapannya, kemungkinan besar Gerindra tetap akan menjadi oposisi pemerintah, dan hingga saat ini menjadi oposisi masih merupakan posisi ideal bagi Gerindra," tutup Jajat.