Menkumham Sudah Serahkan Rekomendasi Amnesti Baiq Nuril Ke Istana

Menkumham Yasonna H. Laoly/Net

Kementerian Hukum Dan HAM telah menyerahkan permohonan amnesti Baiq Nuril ke Istana Kepresidenan. Permohonan diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah kami serahkan ke Pak Presiden melalui Mensesneg," ujar Menkumham Yasonna H. Laoly di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).

Yasonna mengatakan, memang perlu kajian mendalam untuk kasus Nuril. Pasalnya, amnesti selama ini diberikan kepada kasus-kasus yang di dalamnya melibatkan aktivitas politik.

"Karena presedennya ya, (amnesti) diberikan untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik, bisa diberikan kepada kelompok atau perorangan," jelasnya.

Sebelum memberikan rekomendasi amnesti, Yasonna menegaskan pihaknya telah melakukan dengar pendapat dengan pakar untuk membaca kasus Nuril dengan utuh.

Walaupun tidak sedikit yang menilai vonis Nuril sebetulnya tidak terlalu tinggi, lanjutnya, rekomendasi itu diberikan atas nama keadilan.

"Kita liat rasa keadilan masyarakatnya, itu yang kita lihat," demikian Yasonna.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti atau pengampunan atas hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta yang diterimanya atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril. Akibat ditolaknya PK Baiq Nuril, maka mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu akan tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.

Majelis hakim sidang PK menilai Baiq terbukti bersalah karena mentransmisikan konten asusila, sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55