Rizal menyinggung kasus yang diduga melibatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, itu setelah ia memberi keterangan tentang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7).
Rizal menyatakan, ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor pangan. Akibat impor beras dan impor garam melebihi kapasitas, banyak petani mengalami kerugian.
"Impor beras kebanyakan, impor garam 1,5 juta ton lebih besar dari seharusnya atau yang diperlukan. Coba saja lihat Bulog, berasnya banyak banget. Jual ke petani enggak laku, itu akan ada financial losses yang dialami Bulog," kata Rizal.
Menurutnya, Bulog dirugikan akibat perbedaan pendapat antara Kementerian Perdagangan yang memilih impor dan Bulog yang kelebihan stok.
"Saya kasihan sama Pak Buwas (Budi Waseso), Dirut Bulog. Dia enggak setuju impor, menterinya (Enggartiasto) tetap saja impor. Tapi kalau ada kerugian finansial, Pak Buwas yang kena. Ini benar-benar enggak adil," ungkap Rizal yang juga pernah menjabat Kepala Bulog.
Rizal bersama kuasa hukumnya mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi di balik kebijakan impor pangan pemerintahan Jokowi-JK pada Selasa 23 Oktober 2018.
Saat itu ia menyatakan dua hal yang harus menjadi fokus KPK dalam dugaan korupsi impor pangan. Dua hal itu adalah kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ekonom senior, Rizal Ramli, sempat menyinggung laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang korupsi di balik impor pangan. 
BERITA TERKAIT: