Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winaryo, mengatakan sebenarnya menjelang pembentukan kabinet, dinamika internal koalisi pemenang pemilu bisa jadi akan meningkat.
Dalam praktik politik koalisi, menawarkan kader partai anggota koalisi kepada presiden memang tak bisa dihindari.
"Tetapi, presiden harus tetap mempertimbangkan kompetensi dan integritas. Sebab, dari pengalaman sebelumnya ada menteri yang terseret dalam masalah yang menyangkut integritas," kata Wahyudi dikutip dari
RMOLJatim.com, Sabtu (20/7).
Keselarasan antar menteri, lanjutnya, juga menjadi hal penting dalam menyusun kabinet, terutama yang menyangkut kebijakan publik. Yang pernah terjadi bukan hanya ketidakselarasan, melainkan antar menteri saling menyalahkan.
"Padahal, kinerja menteri berpengaruh pada citra presiden," lanjutnya.
Dalam kacamata politik, kata Wahyudi, performa politik dan performa ekonomi selalu menjadi bahan pertimbangan dalam upaya kelanggengan kekuatan suatu koalisi.
"Selama tidak mengusik dan mengganggu presiden sebagai hak prerogatif, itu tidak masalah. Tarulah misalkan ada yang diminta bersiap diri, tapi urung dilantik. Atau menteri yang sudah dilantik, lantas mengundurkan diri. Kejadian ini mengesankan koalisi bukannya menguatkan presiden, justru melemahkannya," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Rencana kabinet baru atau kabinet II pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih belum terbentuk, bahkan terus beredar kabar hoax berisi draf susunan menteri. 
