Belajar Dari Kasus Nuril, DPR Minta Presiden Jokowi Revisi UU ITE

Nasir Djamil/Net

Komisi III DPR tidak menemui satu kendala untuk memberikan persetujuan terkait permohonan pertimbangan dari Presiden Joko Widodo terkait permohonan amnesti Baiq Nuril.

‎"Karena DPR sudah dari awal setuju Presiden memberikan amnesti," ujar anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

Sebagai saran, kata Nasir, Komisi III berharap betul ada evaluadi terhadap UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE) yang menjadi cikal bakal kasus Nuril.

"Makanya Presiden rekomendasi pemberian regulasi evaluasi dan diganti UU ITE ini," jelasnya.

Sambung politisi PKS ini, jika UU ITE tidak evaluasi maka Presiden Jokowi akan kembali direpotkan dengan pemberian amnesti andai terjadi kasus yang sama.

"Jika dia banyak yang terjerat Presiden Jokowi harus juga ke depannya mengeluarkan amnesti lagi," tukasnya.

Kasus Nuril mencuat ke publik pada 2017 lalu. Bermula ketika Nuril yang merupakan staf honorer di SMAN 7 merekam pembicaraan dengan kepala sekolah berinisial M yang terjadi pada 2012.

Dalam percakapan, M menceritakan soal hubungan badannya dengan seorang perempuan. Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat. M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015. Dua tahun berlalu, Nuril diproses polisi dengan dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE selanjutnya ditahan pada 27 Maret 2017

Pengadilan Negeri Mataram kemudian memutus Nuril tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah di persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga pada 26 September 2018 MA memutus Nuril bersalah dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55