Ini Jawaban PDIP Tentang Ketidakhadiran Mega Dalam Pertemuan Para Ketum Koalisi

Mereka adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.

Pertemuan itu menuai tanda tanya karena ketidakhadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, meskipun pertemuan itu diakui sebatas silaturahmi untuk memperkuat soliditas antarpartai koalisi pendukung.

Ditanya tentang peristiwa itu, jawaban elite PDIP tentang absennya Mega cukup enteng.

"Kami sedang fokus pada kegiatan konfercab dan konferda partai jelang Kongres Bali 8-10 Agustus 2019," ujar Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, saat dikonfirmasi, Selasa (23/7).

Meski tidak datang, Hendrawan memastikan hubungan antarpartai koalisi tetap terjalin baik sebagai budaya politik.

"Membangun budaya demokrasi yang sehat adalah misi kita bersama," jelas Hendrawan.

Dalam pertemuan tadi malam, para ketua umum partai membahas sejumlah isu strategis. Khususnya, membahas jatah pimpinan MPR dan wacana bergabungnya partai di luar koalisi ke dalam pemerintahan Jokowi-Maruf.
    
Saat dikonfirmasi wartawan di lokasi pertemuan tadi malam, Surya Paloh mengatakan mereka berkumpul untuk menjaga suasana kebatinan silaturahmi internal.

Tentang Mega, Surya Paloh mengatakan Mega tidak datang karena pertemuan itu bersifat mendadak. Dia mengetahui PDIP sedang sibuk dalam persiapan kongres di Bali.

‎”Kami akan cari waktu lagi dengan Mbak Mega. Harapan kami punya perspektif dan pikiran yang sama,” tutur Paloh.

Kabarnya, Mega tidak diundang ke pertemuan itu sebagai cerminan kekecewaan partai-partai koalisi atas pertemuan "dadakan" Jokowi dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Sabtu (13/7).

Partai-partai koalisi merasa tidak diikutsertakan dalam merancang pertemuan hangat yang dilakukan di fasilitas MRT Jakarta itu.

Nyatanya, pertemuan Jokowi-Prabowo mengubah peta politik pasca Pilpres 2019. Prabowo dan gerbongnya disinyalir bakal mendapat porsi di pemerintahan Jokowi-Maruf. Hal ini menjadi masalah bagi partai-partai koalisi pengusung pasangan 01 itu karena berpotensi mengusik jatah mereka dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan baru.