KPP Bersama Relawan Jokowi Tolak Parpol Oposisi Gabung Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Komite Pedagang Pasar (KPP) relawan militan Jokowi-Maruf menilai jika rekonsiliasi yang dilakukan tak perlu sampai memberikan jatah posisi kursi pemerintahan ke Partai pro Prabowo-Sandiaga.

"Komite Pedagang Pasar (KPP) bersama relawan Jokowi-Maruf menolak gabungnya parpol pro Prabowo-Sandiaga ke koalisi Jokowi-Maruf," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad di Jakarta, Selasa (23/7).

Pada Pemilu kemarin, parpol pendukung Jokowi-Maruf mendapat jumlah kursi di DPR yang cukup. PDIP mendapat 128 kursi, Golkar 85 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PPP 19 kursi.

Dilihat dari jumlah tersebut, Rosyid menilai porsi parlemen sebesar 60 % dari parpol koalisi Jokowi-Maruf sudah cukup.

Rosyid juga menyebut tak elok jika nantinya Gerindra, Berkarya, PKS, PAN, dan Demokrat mendapatkan jatah kursi di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Arti rekonsiliasi baginya adalah upaya untuk mendinginkan situasi politik saat ini antara pendukung 01 dengan pendukung 02, bukan diartikan parpol oposisi bergabung ke pemerintah.

"Malulah partai pendukung 02 minta jatah menteri dan jabatan Ketua DPR RI, apalagi parpol pendukung pro Prabowo lobi dapat jatah Ketua MPR RI ke Pak Jokowi dan Parpol pendukung Pak Jokowi. (Kami) tidak bisa terima dan pastinya Komite Pedagang Pasar (KPP) Bersama Seluruh Relawan Jokowi Maruf yang sudah berjuang memenangkan Pak Jokowi dan abah Maruf menolak parpol pro Prabowo-Sandiaga deal minta jabatan apapun," tegasnya.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Menurut PDIP, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.