Soal Nasib Rini Soemarno, Masinton: Kalau Memang Tidak Bagus, Ya Sudah

"Ya kalau memang tidak bagus, ya sudah. Biar publik saja yang menilai,” ujar anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, usai acara Polemik “Utak-Atik Manuver Elit” di Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu siang (27/7).

Kasus terakhir yang menyeret Rini terkait kinerja Garuda Indonesia yang telah menyampaikan ulang laporan keuangan 2018. Dalam laporan keuangan yang diperbaharui itu, Garuda Indonesia mengakui kerugian hingga Rp 2,4 triliun.

Sebelumnya dalam laporan keuangan 2018 yang disampaikan di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di bulan April lalu, Garuda mengklaim keuntungan beberapa miliar rupiah.

Keuntungan itu diperoleh karena Garuda Indonesia memasukkan potensi keuntungan dari kerjasama dengan penyedia superwifi Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan tahun 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sepakat, ada bau rekayasa di dalam laporan itu, dan karenanya Garuda mesti membuat restatement laporan keuangan.

Hal lain, terkait peran Rini Soemarno di balik rangkap jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, rangkap jabatan itu berkaitan dengan praktik kartel harga tiket.

Ari telah mengundurkan diri dari Sriwijaya Air. Namun dia pernah mengatakan bahwa rangkap jabatan itu atas instruksi Menteri Rini Soemarno.

Rini Soemarno pun sampai sekarang masih mangkir dan tidak menghadiri panggilan KPPU.

Kembali ke pandangan Masinton mengenai posisi menteri secara umum.

Secara umum Masinton menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan duduk di Kabinet.

"Presiden sudah minta nama-nama. Persoalan di mana dan jumlahnya berapa, itu hak prerogatif Presiden. Yang jelas, kriteria menteri yang diinginkan sudah jelas, harus berani dan berintegritas,” demikian Masinton.