Indeks Demokrasi Papua Barat Satu-Satunya Berkategori Buruk Di Indonesia

Berdasarkan hasil rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi di Papua Barat tahun 2018 adalah sebesar 58,29 dan masuk kategori buruk.

Sementara Papua yang satu tingkat berada di atasnya, memiliki indeks 62,20 dan masuk kategori sedang.

"Padahal di tahun 2017, Papua Barat masih dalam kategori sedang di level 62,76," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Gedung 3 BPS, Jalan Dr. Sutomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Sementara itu, Deputi bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Wawan Kustiawan menyebut sistem noken dalam pemilu sebagai penyebabnya. Terlebih, sistem noken ini sulit untuk dihilangkan karena telah menjadi kebiasaan di tanah Papua.

Meski begitu, permasalahan noken bukan hanya terjadi di Papua Barat saja, namun juga di Papua.

Atas alasan itu, pihaknya berusaha menganalisa secara mendetail seluruh permasalahan, baik dari faktor geologi, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan, serta keamanan di kedua provinsi di Indonesia timur tersebut.

"Kami tetap konsisten membangun Papua dan Papua Barat sehingga dalam berdemokrasi ada peningkatan dari tahun ke tahun," tekannya.

Rilis IDI merupakan hasil kerja sama antara BPS, Kemenkopolhukam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).