Jubir FPI: Ijtima Ulama IV Bakal Ganti Prabowo Sebagai Pemegang Pakta Integritas

Menurut Jurubicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, hal itu dilakukan setelah pakta integritas yang telah dipercayakan kepada Prabowo-Sandi kandas usai MK menolak gugatan hasil Pilpres 2019.

"Kami meletakkan kerangka perjuangan itu kepada pakta integritas. Jadi itu parameter kami dan takdirnya itu tidak bisa diperjuangkan oleh Pak Prabowo sekarang," ucap Munarman dalam acara ILC, Selasa malam, (30/7).

Nantinya, hal itu akan dibahas dalam Ijtima Ulama ke-IV yang akan diselenggarakan pada 5 Agustus 2019 nanti bersama dengan para ulama. Ijtima lanjutan itu akan menentukan sosok yang dipercayakan untuk memegang teguh pakta integritas.

"Dalam rangka apa? Pakta integritas yang 17 butir itu bisa kita perjuangkan. Kita tidak bisa menitipkan kepada Pak prawowo karena sudah tidak megang kekuasaan, dalam konteks kontestasi Pemilu dia sudah kalah. Jadi saya kira, sekarang ini strategi kita mempraktikkan agar prinsip-prinsip keadilan sosial itu kembali bisa diterapkan," katanya.

Munarman pun sedikit membocorkan alternatif pengganti Prabowo yang bakal dipercay, salah satunya dari partai yang sebelumnya mendukung pasangan Praboo-Sandi.

"Misalnya kita dorong partai-partai yang tadinya mendukung 02 untuk menjadi satu koalisi oposisi. Tapi itu kan tidak bisa kita paksakan karena kami bukan bagian dari parpol yang duduk di parlemen. Artinya itu usulan-usulan alternatif yang pertama," paparnya.

Alternatif yang kedua ialah, menjalin komunikasi dengan beberapa anggota parlemen untuk membahas rancangan undang-undang.

Misalnya, kata dia, soal isu rancangan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Hal itu bisa dibangun komunikasi antara kelompoknya dnegan legislatif di DPR.

Bahkan, Munarman pun menyebut nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai sosok yang akan kembali didekati.

"Jadi bisa dengan Bang Sandi yang punya (gagasan) soal ekonomi, dengan Bang Sandi yang punya OK OCE ini misalnya," katanya.

Bagi Munarman, politik adalah salah satu cara untuk mewujudkan perbaikan bangsa Indonesia. "Jadi hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara dalam mencapai agenda-agenda perbaikan bangsa ini," tandasnya.