Kalau Tak Mau BUMN Makin Hancur, Jokowi Disarankan Copot Rini Soemarno Secepatnya

Rini Soemarno/Net

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami banyak persoalan yang terjadi, mulai dari kasus korupsi hingga defisit di beberapa perusahaan BUMN.

Berkaitan itu, Presiden Jokowi didesak untuk segera mengganti Menteri BUMN, Rini Soemarno tidak perlu menunggu masa jabatan kabinet habis.

Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto mengatakan, Menteri BUMN menurutnya memiliki dua wajah yang berbeda di dalam satu jabatannya. Pertama sebagai tangan pemerintah dan yang kedua ialah sebagai CEO anak perusahaan yang dinaungi BUMN.

"Menteri BUMN ada dua wajah ya, satunya sebagai kepanjangan tangannya pemerintah sebagai pemangku kepentingan, regulator, satu (lagi) dia juga seperti badan usaha yang memiliki anak usaha banyak ya," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita RMOL, Kamis (1/8).

Menurut Satyo, Rini Soemarno bagus ketika mengelola BUMN sebagai CEO. "Rini dalam manajerial pada saat dia berperan sebagai CEO layaknya sebuah perusahaan dalam berwajah yang lain dari menteri BUMN dia bagus gitu, karena dia memang matang di manajerial," jelasnya.

Namun disaat berperan sebagai menteri, Rini Soemarno dinilai banyak kegagalan yang terjadi disaat memimpin. "Tapi ketika dia sebagai regulator, nah ini banyak bolongnya dia, banyak failnya dia," katanya.

Sehingga, Satyo mengaku tidak heran ketika BUMN memiliki banyak kasus yang terjadi hingga saat ini. Mulai dari kerugian hingga kasus korupsi.

"Makanya tidak heran banyak kasus di BUMN, yang diakibatkan dia tidak sanggup menterjemahkan, melakukan antisipasi terhadap peluang-peluang terjadinya penyimpangan-penyimpanhan, macam-macamlah mulai dari kewenangan, korupsi dan lain-lain. Disitulah dia (Rini) gagal," paparnya.

Dengan demikian, Presiden Jokowi seharusnya dapat menilai dan segera mengganti Menteri BUMN untuk mengelola aset negara dengan baik.

Desakan untuk segera diganti dikarenakan, kata Satyo, sebuah perusahaan selalu bergerak setiap hari. Sehingga ketika semakin lama digantinya menteri akan semakin banyak persoalan yang akan terjadi.

"Saya rasa sih lebih bagus hari ini juga ya, karena kan pengelolaan aset negara ditangan BUMN itu bergeraknya hitungannya hari gitu, kalau ditunggu sampai beberapa bulan semakin parah," terangnya.

"Belum (ketika) menteri baru (harus) melakukan Konsolidasi organisasi lagi, penyamaan visi ya macam-macamlah. Prosesnya lama bisa 3 bulan, 6 bulan. Harus sesegera mungkin kalau memang itu ada pergantian ya harus segera mungkin," tegasnya.

Menurutnya, pengganti Rini nantinya haruslah seseorang yang memiliki kemampuan di dalam dua wajah tersebut sebagai menteri dan juga sebagai CEO anak perusahaan BUMN.
EDITOR: AZAIRUS ADLU

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02