Bahkan, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate menduga ada pihak yang sengaja membuat tekanan kepada Presiden Joko Widodo dengan membuat konspirasi bahwa Jaksa Agung harus mutlak dari kelompok profesional non partisan.
Padahal, permintaan Jaksa Agung untuk diisi kalangan profesional muncul dari mitra koalisi Nasdem, yaitu PDI Perjuangan.
Perihal pertanyaan Nasdem itu, Ketua DPP PDIP, Aria Bima enggan berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Wah itu urusan Mas Hasto dan Bu Mega," ujar Aria di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/8).
Aria menambahkan, semua partai politik saat ini memang diberikan kebebasan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi masukan. Tetapi, pada akhirnya keputusan ditangan presiden.
"Memang sejauh yang saya ketahui kesepakatan partai pengusung itu tetap berdinamika menyampaikan pendapat karena ini kan partai," jelasnya.
"Tapi komanya harus dipake semuanya (penentuan jabatan kabinet) adalah hak prerogatif presiden," demikian Anggota DPR ini.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: