Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Armyn Gultom menilai ketegasan yang dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto selaras dengan cita-cita menjadikan hukum sebagai panglima di negeri ini.
Menurutnya, penempatan kader parpol di posisi Jaksa Agung justru mengancam independensi korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum secara berkeadilan.
"Sebaiknya Jaksa Agung diberikan kepada jaksa karir yang berprestasi dan tidak partisan, karena posisi lembaga kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum paling krusial, di samping kepolisian dan kehakiman," ujarnya di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (2/8).
Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mengaku kerap mendengar desas-desus yang menyebut institusi kejaksaan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu.
Jika rumor itu benar, kata Armyn, maka sama saja mengkhianati amanat reformasi bangsa. Sebab reformasi seharusnya membawa bangsa pada masa demokrasi dan keterbukaan yang salah satunya adalah reformasi hukum.
“Sedangkan kian ke sini semakin banyak kita temui mantan politisi yang menjadi hakim agung, pimpinan BPK hingga Jaksa Agung," tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketegasan PDI Perjuangan yang menolak agar Kejaksaan Agung tidak dipimpin kader partai mendapat dukungan. 
